Oleh : N. Kurniasari ( Aktivis Muslimah)
Dilansir dari tribunjabar.id (22/02), Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Akhiri Hailuki, mengapresiasi keharmonisan Kepemimpinan Dadang Supriatna-Ali Syakieb di Kabupaten Bandung, atas keberhasilan menurunkan angka kemiskinan dqri 6,24 persen menjadi 6,04 persen dalam satu tahun kepemimpinan.
Capaian kinerja ini merupakan hasil kesolidan antara kepala daerah yang menciptakan sinergi positif di pemerintahan daerah. Namun, ia memberikan catatan kritis bagi sejumlah OPD atas komitmen dan kekompakan kepala daerah yang belum sepenuhnya diimbangi oleh kinerja dari para bawahannya.
Ada tiga kriteria OPD yang kinerjanya tidak optimal yaitu miskin inovasi, minim kreasi, dan buruk koordinasi lintas sektor. Dari itu, ia mendesak bupati untuk melakukan evaluasi tegas terhadap OPD berkinerja rendah demi mewujudkan visi Kabupaten Bandung BEDAS.
Nampaknya pencapaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati yang ada saat ini hanya bersifat semu, karena hanya menilai dari satu atau beberapa indikator saja. Penilaian kinerja secara angka statistik , tidak mencerminkan realitas yang ada di lapangan, karena pada kenyataannya, Kabupaten Bandung masih dihantui oleh pengangguran, gaji dibawah UMR, tata Kelola wilayah yang mengakibatkan langganan banjir tiap tahun, dan sejumlah masalah lainnya yang belum terurai.
Penilaian OPD yang kinerjanya tidak optimal tidak hanya dipengaruhi oleh sosok kepemimpinan semata, namun juga sistem yang menaunginya. Ketika sistem kapitalisme hari ini yang berbasis pada pemilik modal, bukan pada kepentingan rakyat akan sulit untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat karena sedari awal, sistem hari ini tidak pernah berpihak pada rakyat.
Dampak bahaya dari penerapan sistem Kapitalis ini memberi peluang bagi para korporat swasta maupun asing untuk mengelola sumber daya alam (SDA) suatu daerah. Negara yang seharusnya menjadi pengelola tunggal berbagai kekayaan alam justru hanya berfungsi sebagai regulator dan fasilitator yang sangat menguntungkan para korporat. Oleh karena itu selama sistem kapitalisme masih diterapkan, maka kesejahteraan bagi masyarakat hanyalah ilusi. Sehingga nampak ketimpangan, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.
Perbedaan paradigma dalam memandang kemiskinan juga berpengaruh. Sistem ekonomi kapitalistik mengukur kemiskinan berbasis rata-rata pendapatan per kapita, bukan pada pemenuhan kebutuhan individu secara riil. Akibatnya, angka bisa tampak menurun, tetapi daya beli masyarakat justru melemah karena harga-harga kebutuhan pokok meningkat.9
Berbeda dalam pandangan Islam, kepemimpinan akan dinilai berhasil9 ketika aturan syariat Islam bisa diterapkan dan terlaksana secara sempurna, bukan keberhasilan parsial semata. Dan ini butuh sistem terstruktur tersentralisasi dari pusat ke daerah-daerah.
Penerapan sistem islam yang sempurna akan mendorong pemimpin untuk melaksanakan tata kelola wilayah berbasis syariat yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan distribusi kekayaan. Mulai dari pengelolaan kepemilikan umat berupa SDA yang hanya dikelola oleh negara untuk kemakmuran dan didistribusikan ke setiap wilayah.
Kinerja keberhasilan kepemimpinan sangat bergantung pada amanah yang berhasil diemban oleh pemimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan publik mulai dari kesehatan, pendidikan, keamanan yang mudah diakses oleh rakyat secara gratis tanpa pandang bulu.
Pencapaian kinerja yang hakiki hanya akan terwujud ketika masyarakatnya merasakan keamanan, kesejahteraan, dan kemakmuran dalam segala aspek kehidupan. hanya sistem islam yang sempurna yang mampu mewujudkan pencapaian yang hakiki ini.
WalLaahu a’lam bish-showwab
Komentar