Oleh : Risna SP (Ibu Rumah Tangga)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu isu yang muncul dalam demonstrasi mahasiswa beberapa waktu yang lalu. Tetapi tuntutan penghentian program MBG tersebut tidak berdiri sendiri melainkan dibarengi dengan persoalan lain seperti naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM atau biaya hidup hingga ke kondisi perekonomian negara, tentang naiknya harga-harga kebutuhan pokok lainnya sebagai imbas dari naiknya harga BBM. (Jakarta.kompas.com)
Tuntutan pemberhentian program MBG dalam sejumlah aksi demo mahasiswa dari berbagai universitas di berbagai kota di Indonesia, karena MBG dianggap menghambur-hamburkan Anggaran Perbelanjaan Negarana (APBN) dan menjadi pemicu semua harga-harga naik. Namun kebijakan dan program tersebut dianggap prioritas oleh penguasa sehingga hingga kini masih dijalankan.
Selain dalam demo mahasiswa , rakyat pun yang merasa semakin terbebani dengan berbagai kenaikan harga-harga tersebut, mulai berani bersuara untuk mengkritik kebijakan penguasa, baik dalam forum offline maupun online, walaupun suara rakyat tersebut sering tidak didengar oleh penguasa dan jajarannya, yang menunjukkan sikap mereka yang antikritik. Padahal, rakyat merupakan pihak yang paling terkena dampak dari kebijakan penguasa. Lalu, mengapa penguasa justru bersikap demikian?
Di dalam penerapan sistem kapitalisme sekularisme, hubungan penguasa dan rakyat didasarkan pada kepentingan atau manfaat, bukan didasarkan pada kewajiban untuk bertanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan rakyat, sehingga respon penguasa terhadap keresahan rakyat justru sangat mengecewakan. Kepentingan atau manfaat bagi segelintir orang dari penguasa dan para pengusaha, kerap menjadi landasan dalam mengeluarkan kebijakan, sekalipun kebijakan tersebut menyulitkan kehidupan rakyat. Sikap penguasa yang tidak pro- rakyat dan hanya melontarkan basa-basi tidak jelas, tidak menjawab keresahan publik. Aksi- aksi demo yang dilakukan oleh rakyat yang terbebani, alih-alih direspon oleh penguasa dengan langsung membuat kebijakan pro rakyat, mereka malah bungkam seolah-olah tidak ada yang terjadi.
Semakin buruknya ekonomi tidak lepas dari sistem kapitalisme yang menempatkan negara sebagai pelayan bagi kepentingan pemilik modal dan rakyat yang banyak dikorbankan. APBN lebih banyak dialokasikan untuk proyek- proyek yang menguntungkan elite politik dan pengusaha besar daripada untuk kepentingan rakyat kecil. Negara yang berfungsi sebagai regulator dan fasilitator, tidak hadir untuk mengatur dan melayani kepentingan rakyat, sehingga abai terhadap jutaan rakyat yang hidup dalam kesulitan. Berbagai program semisal MBG, atau bansos pun pada akhirnya lebih menguntungkan para kroni penguasa yang tidak pernah dapat menyentuh akar masalah yang ditimbulkan oleh penerapan sistem kapitalisme tersebut Sistem demokrasi yang katanya dari dan untuk rakyat, hanya dijadikan untuk tameng, apa-apa mengatasnamakan rakyat padahal untuk kepentingan pribadi penguasa dan pengusaha, yang akhirnya melahirkan konflik antara penguasa dan rakyat.
Berbeda jika Islam yang menjadi sistem yang mengatur kehidupan rakyat, keberadaan negara hadir sebagai pelayan rakyat, bukan sekedar institusi politik, melainkan sebagai raa’in (pengurus rakyat) yang tugas utamanya menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Negara harus memastikan tidak ada satu individu pun yang terabaikan karena kesejahteraan bukan milik segelintir orang melainkan milik seluruh rakyat. Maka dari itu, hubungan antara penguasa dan rakyat diatur berdasarkan syariat Islam bukan berdasarkan kepentingan manfaat atau melanggengkan kekuasaan seperti di negara kita ini.
Dalam Islam penguasa harus memperhatikan rakyat dan dilarang menyengsarakan rakyatnya. Allah SWT mengharamkan surga bagi penguasa yang menipu rakyatnya (lain dikata lain dibukti) dan abai terhadap rakyat.
Rosululloh Saw bersabda yang artinya:
“Tidaklah seorang hamba yang diberi kekuasaan untuk memimpin rakyat, lalu ia tidak memperhatikan mereka, kecuali ia tidak akan mencium bau surga.” (H.R Bukhari)
Penguasa dan rakyat memiliki kewajiban yang sama dalam menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Penguasa yang menerapkannya sebagai UU, sementara rakyat wajib menaatinya, sehingga rakyat dan penguasa berjalan sinergis sesuai Alquran dan as-sunnah tidak akan ada yang merasa dirugikan, dikhianat bahkan disengsarakan, karena apa-apa yang dijalankan semata dalam rangka ibadah kepada Allah SWT. Rakyat pun boleh menyuarakan aspirasinya kepada penguasa, bahkan wajib mengoreksi kebijakan penguasa yang menyalahi syari’at, agar penguasa merenungkan dan segera memperbaikinya.
Allah SWT berfirman yang artinya:
“Dan (bagi) orang-orang yang mematuhi dan menerima seruan Tuhannya dan mendirikan shalat. Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Asy-Syura:38)
Ayat ini sangat jelas menegaskan setiap urusan umat harus diputuskan dengan Musyawarah. Pemimpin dilarang keras otoriter dan wajib mendengar pendapat dan aspirasi rakyatnya.
Wallahu’alam bishshawab.
Komentar