Pewarta : JekyEpsa
Koran Sinar Pagi, Sumedang,- Pemerintah Kabupaten Sumedang menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah dalam Rapat Evaluasi APBD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat di Ruang Resepsi Bale Pakuan (Gedung Negara Pakuan), Bandung, Jumat (9/1/2026).
Rapat hearing tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat dan dihadiri para kepala daerah serta jajaran pendamping, di antaranya Sekretaris Daerah, Kepala BKAD, Kepala Bapperida, Kepala Bapenda, dan Inspektur.
Mewakili Bupati Sumedang, Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila menyampaikan bahwa forum tersebut membahas evaluasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di masing-masing kabupaten/kota.
Ia menegaskan bahwa Kabupaten Sumedang telah melangkah lebih jauh dalam hal keterbukaan informasi anggaran.
“Alhamdulillah, hari ini kami mewakili Bapak Bupati Sumedang mengikuti rapat hearing bersama Pak Gubernur dan kepala daerah lainnya terkait SiLPA.
Sesuai arahan Pak Gubernur, Bapak Bupati telah menginstruksikan agar transparansi anggaran benar-benar dibuka kepada publik,” ujar Fajar.
Menurutnya, Pemkab Sumedang telah mempublikasikan secara terbuka informasi APBD melalui berbagai kanal, termasuk media sosial resmi pemerintah daerah.
Informasi yang ditampilkan mencakup besaran anggaran, nilai SiLPA, hingga pagu kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026.
“Bahkan jauh sebelum ada arahan dari Pak Gubernur, seluruh informasi anggaran Kabupaten Sumedang sudah bisa diakses masyarakat melalui aplikasi WA Kepo.
Tinggal masuk ke comment center, masyarakat bisa melihat informasi anggaran apa saja yang ada di Kabupaten Sumedang,” jelasnya.
Selain membahas transparansi anggaran, rapat tersebut juga membawa kabar baik terkait dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan infrastruktur di Sumedang.
Fajar menyebutkan, Pemprov Jabar berkomitmen membantu perbaikan sejumlah ruas jalan strategis.
“Alhamdulillah, provinsi insyaallah akan membantu perbaikan beberapa titik jalan, khususnya ruas-ruas yang menjadi kewenangan provinsi. Kami berharap proses eksekusinya bisa berjalan cepat, sehingga jalan yang mulus segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumedang,” ungkapnya.***
Komentar