Pewarta : Anis
Koran SINAR PAGI, DEPOK,- Debat UHC kembali panas di DPRD Depok. Partai Keadilan Sejahtera PKS secara resmi mendesak Pemkot Depok menghidupkan kembali program Universal Health Coverage UHC atau Cakupan Kesehatan Semesta.
Desakan itu dibacakan Fraksi PKS lewat juru bicaranya Ade Firmansyah dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Senin 22/6/2026.
Rapat yang sama juga dihadiri langsung Wali Kota Depok Supian Suri.
PKS mencermati ada pergeseran alokasi anggaran yang bikin keberlanjutan UHC terganggu. Padahal menurut Ade, UHC adalah salah satu instrumen perlindungan dasar masyarakat Depok.
“Sebagai salah satu instrumen perlindungan dasar masyarakat,” kata Ade saat membacakan pandangan umum Fraksi PKS.
Meski menyoroti anggaran, PKS tetap mengapresiasi. Komisi D DPRD dari semua fraksi sudah sepakat bareng Dinas Kesehatan Kota Depok untuk mempertahankan dan mengembalikan status UHC.
“Kami berharap komitmen tersebut dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh Pemerintah Kota Depok, Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD, dan Badan Anggaran DPRD melalui pengalokasian anggaran yang memadai pada Perubahan APBD Tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya,” sambung Ade.
Intinya : PKS minta UHC jangan mati. Anggarannya harus dimasukkan lagi di APBD Perubahan 2026.
Usai mendengar desakan PKS, Wali Kota Supian Suri langsung buka kartu. Pemkot Depok memang sedang mengkaji ulang total mekanisme UHC.
Beban anggarannya bukan main-main.
“Pada tahun lalu saja, program ini menghabiskan anggaran daerah hingga Rp70 miliar,” jelas Supian Suri.
Bagi Pemkot, angka Rp70 miliar/tahun itu harus ditimbang matang. Kalau langsung digas tanpa hitungan, bisa ganggu pos penting lain : pendidikan, infrastruktur, dan peningkatan mutu RSUD.
Kajian Pemkot juga menemukan PR lama: penerima manfaat UHC masih banyak yang belum tepat sasaran. Warga yang sebenarnya mampu bayar BPJS mandiri, ikut ditanggung Pemda. Akibatnya beban APBD terus membengkak.
Meski UHC dikaji ulang, Supian Suri menegaskan warga tidak mampu nggak akan ditelantarkan. Pemkot tetap alokasikan Belanja Tidak Terduga BTT Rp1 – Rp1,5 miliar per bulan khusus untuk bayar biaya berobat warga miskin.
“Tanpa UHC pun, masyarakat tidak mampu tetap kita layani. Justru dengan mekanisme ini, anggaran bisa lebih hemat dan dialokasikan untuk kebutuhan prioritas lain,” tegas Supian Suri.
Sekarang bola ada di meja TAPD dan Banggar DPRD. Fraksi PKS tegas UHC hidup lagi lewat APBD Perubahan 2026. Pemkot minta waktu mengkaji biar fiskal daerah tetap sehat dan bantuan tepat sasaran.
Ke depan, Pemkot juga akan gencar edukasi warga mampu agar daftar BPJS mandiri. Jumlah peserta BPJS mandiri Depok memang sudah naik. Itu sinyal positif kalau kesadaran warga makin bagus.
Jadi drama UHC Depok belum selesai.
Kita tunggu hasil kajian Pemkot dan keputusan Banggar DPRD di APBD Perubahan 2026.
Komentar