Oleh : Nia Umma Zhafran (Aktivis Muslimah)
Beberapa negara mengambil langkah normalisasi hubungan dengan Israel. Dilansir dari Antaranews.com (08/11), Hamas mengecam upaya Kazakhstan memulihkan hubungan dengan Israel dengan bergabung dalam Perjanjian Abraham (Abraham Accords).
Dalam pernyataannya yang dirilis pada Jumat (7/11), kelompok perlawanan Palestina itu menyebut langkah Kazakhstan itu sebagai pembenaran atas tindakan Israel yang telah menewaskan lebih dari 68.800 warga Palestina sejak 7 Oktober 2023.
Kantor Presiden Kazakhstan sebelumnya membenarkan rencana negara itu untuk bergabung dengan Perjanjian Abraham sebagai bagian dari kebijakan luar negeri. Presiden AS Donald Trump kemudian secara resmi mengumumkan bahwa Kazakhstan akan bergabung dengan negara-negara yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel. Hubungan diplomatik Kazakhstan-Israel telah terjalin sejak 1992.
Abraham Accords adalah kesepakatan normalisasi hubungan antara entitas penjajah Zionis Israel dan beberapa negara Arab seperti Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko. Penandatanganan resmi dilakukan pada September 2020 di Gedung Putih, Washington, di bawah mediasi Presiden AS saat itu, Donald Trump.
Abraham Accords secara eksplisit menggunakan istilah “kesamaan keturunan Nabi Ibrahim” untuk membangun legitimasi religius bagi normalisasi hubungan Israel dan beberapa negara Arab. Namun, klaim ini merupakan bentuk penggunaan agama untuk kepentingan tertentu ya g bermasalah. Yakni, menormalisasikan hubungan dengan Israel yang merupakan perangkap AS dan sekutunya untuk melegalkan penjajahan Zionis atas Gaza.
Penguasa negeri-negeri Muslim menunjukkan pengkhianatan yang nyata terhadap Gaza, termasuk Turki yang hanya mengecam. Rakyat Gaza butuh bantuan yang nyata bukan hanya sekedar retorika tapi butuh militer yang mampu mengusir Zionis dari tanah Palestina. Sungguh ini sangat memprihatinkan dan membuat sedih kaum muslim terutama di Gaza sendiri, saudara seimannya bisa bersekutu dengan penghancur kemanusiaan.
Selama keputusan terhadap Palestina tunduk pada kepentingan Barat dan terkungkung dengan ide nasionalisme, penjajahan Palestina akan terus berlanjut. Normalisasi hubungan dengan entitas pendudukan bukan hanya pengkhianatan politik, tetapi juga pelanggaran terhadap syariah Islam yang mewajibkan loyalitas kepada kaum muslim dan permusuhan terhadap kafir penjajah. Sebagaimana Allah SWT berfirman:
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ
Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman setia (TQS. al Mumtahanah [60]: 1)
Tidak ada solusi tuntas dan dibenarkan oleh syariah untuk menyelesaikan secara mendasar persolan Palestina kecuali melalui Jihad dan Khilafah. Mengapa harus jihad? Itulah bahasa yang orang-orang Zionis kenal. Sudah tak terhitung banyaknya perundingan damai dilakukan hasilnya nol besar. Mereka tetap saja merengsek masuk wilayah Palestina. Mereka tidak ingin berdamai sampai cita-cita Israel Raya terwujud. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mengusir mereka adalah dengan jihad.
Mengapa harus Khilafah? Sejarah membuktikan. Sepanjang Khilafah masih ada, wilayah Palestina terlindungi. Ketika Khilafah tidak ada, saat itulah perampasan dan penjajahan terjadi. Ketika Khilafah tegak, jihad pun bisa dilakukan dengan jauh lebih baik. Dengan potensi tentara dan perlengkapan militer yang dimiliki oleh umat Islam sedunia yang disatukan oleh Khilafah, tak sulit tuk menyelesaikan persoalan Palestina dengan tuntas.
Maka, untuk membebaskan Palestina dari belenggu penjajahan adalah dengan menyadarkan ke tengah umat terkait pentingnya perjuangan bagi penegakan kembali Khilafah, yang menyatukan umat. Dengan persatuan itu umat Islam menjadi kuat. Dengan kekuatan itulah, penjajah bisa dienyahkan dari Bumi Palestina dan wilayah Dunia Islam lain.
WalLaahu a’lam
Komentar