Oleh: Heni Ruslaeni
Pelantikan pengurus Badan Pengurus Daerah Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan, dan Industri Indonesia (BPD ARDIN) Jawa Barat periode 2025–2030 di Grand Sunshine Soreang, Sabtu (8/11/2025), bukan sekadar agenda seremonial organisasi. Momen ini menandai babak baru bagi dunia usaha di Jawa Barat untuk meneguhkan kemandirian ekonomi daerah melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan pelaku UMKM.
Ketua Umum BPP ARDIN Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam sambutannya menegaskan bahwa sektor distribusi merupakan urat nadi ekonomi nasional. Tanpa sistem distribusi yang efisien, sekuat apa pun produksi dalam negeri, hasilnya tak akan mampu bersaing di pasar. Inilah tantangan yang kini dihadapi bangsa menurunkan biaya logistik yang masih tinggi agar produk lokal bisa menjangkau seluruh wilayah dengan harga yang kompetitif.
Menurut data Kementerian Perdagangan, rasio biaya logistik Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini masih sekitar 14 persen, memang menurun dari 24 persen beberapa tahun lalu, tetapi masih jauh di atas Malaysia dan Thailand yang hanya 8–9 persen. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cermin dari betapa panjang dan mahalnya rantai distribusi yang harus dilalui produk-produk lokal, terutama yang dihasilkan UMKM dan industri kecil.
Komitmen Ketua ARDIN Jabar Tb. Raditya Indrajaya (Didit) menjadi relevan. Ia menegaskan bahwa ARDIN Jabar akan fokus pada penerapan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKM serta koperasi (UMK). Regulasi ini sejatinya mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan minimal 40 persen belanja barang dan jasanya bagi produk lokal.
Namun kenyataannya, dari sekitar Rp13 triliun belanja pemerintah di Jawa Barat, baru Rp300 miliar yang terserap melalui toko daring yang melibatkan pelaku UMKM. Angka ini memperlihatkan betapa peluang besar masih terbuka lebar, tetapi belum tergarap secara optimal. ARDIN Jabar bertekad menjadi agregator jembatan antara UMKM lokal dan sistem pengadaan pemerintah agar dana publik benar-benar berputar di daerah, bukan hanya tersedot ke perusahaan besar dari luar. Kemandirian ekonomi daerah tak akan pernah tercapai tanpa keberpihakan nyata kepada pelaku usaha lokal.
Dalam sistem kapitalisme – liberalisme ekonomi Indonesia saat ini beroperasi dalam kerangka ekonomi pasar bebas dengan campuran intervensi negara. Prinsip utamanya adalah liberalisasi dan efisiensi, yang sayangnya sering diartikan sebagai “yang kuat bertahan, yang lemah tersingkir.” Distribusi kekayaan tidak merata karena sumber daya dikuasai oleh pemodal besar. Perdagangan dan industri lebih diarahkan untuk ekspor dan keuntungan jangka pendek ketimbang kemandirian daerah. Akibatnya, meski banyak program “pemberdayaan UMKM” dicanangkan, realitas di lapangan tetap menunjukkan ketimpangan struktural. Uang beredar di sektor formal yang dikuasai segelintir pemain besar, sementara jutaan pelaku usaha mikro bertahan di pinggiran ekonomi tanpa dukungan nyata.
Islam menawarkan paradigma ekonomi yang sangat berbeda. Dalam Islam, tujuan ekonomi bukan sekadar pertumbuhan, tetapi kemaslahatan dan keadilan distribusi. Penggunaan produk dalam negeri sebagai bentuk cinta dan tanggung jawab sosial, bukan sekadar kebijakan administratif. Jika sistem Islam dijalankan, maka belanja pemerintah tidak hanya menjadi alat ekonomi, tetapi juga alat distribusi kesejahteraan. Pemerintah akan memastikan rantai produksi dan distribusi dijalankan dengan efisiensi, kejujuran, dan nilai keberkahan bukan hanya profit semata. Pelantikan pengurus ARDIN Jabar sejatinya adalah momentum kebangkitan bagi pelaku usaha lokal untuk merebut kembali kedaulatan ekonomi daerah.
Namun, semangat itu harus diikuti dengan perubahan paradigma dari ekonomi berbasis kapital menuju ekonomi berbasis nilai dari orientasi laba ke orientasi keberkahan. Islam mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi sejati bukan diukur dari angka pertumbuhan, tetapi dari keadilan, kemandirian, dan keberkahan rezeki. Ketika semua pelaku ekonomi pemerintah, pengusaha, dan rakyat berorientasi pada nilai-nilai tersebut, maka bukan hanya ekonomi daerah yang bangkit, tetapi juga martabat bangsa secara keseluruhan.
Wallahhu alam’ bishawab
Komentar