Pewarta : Tim Liputan
Koran SINAR PAGI,Jakarta,- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya menjadikan isu kesehatan jiwa anak dan remaja sebagai salah satu perhatian utama pemerintah daerah (pemda). Menurutnya, kepala daerah perlu memberikan dukungan terhadap isu tersebut, termasuk dengan menyediakan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Hal tersebut disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri Sinkronisasi Koordinasi dan Pengendalian (SKP) Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesehatan Jiwa pada Anak dan Remaja di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Kamis (5/3/2026). “Jadi, kalau ingin kita membuat itu diprogramkan, maka harus dialokasikan uangnya pada saat perencanaan APBD,” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (5/3/2026). Ia menyadari kemampuan fiskal masing-masing daerah sangat beragam. Oleh karena itu, bagi daerah yang memiliki keterbatasan anggaran, menurutnya diperlukan intervensi dari pemerintah pusat agar program tetap dapat berjalan.
Selain dukungan anggaran, Tito juga menekankan pentingnya memberikan pemahaman kepada para kepala daerah terkait urgensi penanganan kesehatan jiwa anak dan remaja. Dengan demikian, dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat lebih optimal.
Untuk itu, Tito mengusulkan adanya pertemuan khusus secara virtual dengan para kepala daerah guna membahas isu tersebut. “Nanti kami akan mengundang, supaya mereka (kepala daerah) wajib hadir,” Jelasnya.
Lebih lanjut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengawal agar isu kesehatan jiwa anak dan remaja dapat masuk ke dalam perencanaan APBD. Kemendagri juga berencana menerbitkan surat edaran terkait peran pemda dalam merespons isu tersebut.
Penyusunan pedoman tersebut akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. “Katakanlah Kementerian PPPA mungkin, atau Kementerian Kesehatan, atau Menteri Koordinator (Menko) PMK. Apa yang harus mereka lakukan? Karena semua harus rigid programnya apa yang harus mereka lakukan,” ucap Tito. Di sisi lain, ia juga mengusulkan penerapan mekanisme penghargaan dan insentif bagi daerah yang berhasil menjalankan program kesehatan jiwa anak dan remaja secara optimal. Menurut Tito, langkah tersebut dapat menjadi motivasi bagi pemda untuk lebih serius menangani isu tersebut. Sebagai informasi, forum tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, serta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Selain itu, hadir pula Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, serta Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Polisi (Pol) Wahyu Widada. Di akhir pertemuan tersebut, sembilan menteri yang hadir menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja.
Komentar