Pewarta : Anis.
Koran SINAR PAGI, DEPOK,- Anggota DPRD Kota Depok Fraksi PKS, Qonita Lutfiyah, menyatakan dukungan terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut LGBT sebagai salah satu ancaman non-militer bagi bangsa.
Qonita menilai aktivitas LGBT tidak sejalan dengan nilai agama dan budaya masyarakat Indonesia.
“Meski di sejumlah negara dilegalkan, namun LGBT tetap menyalahi fitrah manusia. Karena itu menurut saya tidak patut ditoleransi ataupun dilegalkan hanya dengan alasan hak asasi manusia,” ujarnya, Jumat (17/7/2026).
Qonita juga mengapresiasi langkah Gerakan Rakyat Semesta (GRS) yang aktif menyosialisasikan penolakan normalisasi LGBT melalui aksi damai dan edukasi.
Ia mengajak pemerintah daerah bersama DPRD mengkaji penyusunan regulasi daerah sebagai langkah preventif dan kepastian hukum untuk menjaga ketahanan sosial masyarakat.
“Pemerintah perlu serius menyikapi ini. Regulasi yang jelas akan menjadi benteng agar persoalan ini bisa ditangani sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” katanya.
Qonita mengimbau orang tua untuk memperkuat pendidikan agama dan pengawasan pergaulan anak sejak dini.
“Bagi para orang tua, mari terus tanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak. Jangan biarkan waktu luang mereka diisi dengan hal-hal yang berdampak negatif. Pendampingan keluarga menjadi benteng utama dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa,” tegasnya.
Sebelumnya, Kamis (16/7/2026), GRS menggelar aksi damai di Kantor DPRD Kota Depok dan membawa petisi penolakan normalisasi LGBT. Sebanyak 13 anggota DPRD menandatangani petisi tersebut.
Ketua Umum GRS, Anton Sujarwo, mendorong seluruh anggota DPRD Depok mendukung petisi sebagai komitmen menjaga nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
Dengan dukungan ini, GRS berharap Pemkot Depok dan DPRD dapat segera menindaklanjuti melalui kebijakan yang berpihak pada perlindungan moral dan karakter generasi muda Kota Depok.
Komentar