Pewarta : Tim Liputan
Koran SINAR PAGI,Bandung,- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai penghentian izin pembangunan perumahan di wilayah rawan bencana menjadi langkah penting untuk membenahi karut-marut tata ruang, sekaligus mendorong tanggung jawab pengembang terhadap warga yang terdampak banjir.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, banjir yang kerap melanda kawasan perumahan, seperti yang terjadi di Bekasi, mencerminkan lemahnya perencanaan pembangunan hunian yang tidak memperhitungkan risiko bencana.
Padahal, menurutnya banyak kawasan perumahan tersebut sebelumnya dipromosikan sebagai hunian yang aman dan bebas banjir. “Yang paling prihatin adalah saat warga perumahan mengalami kebanjiran, developer yang dulu mempromosikan sebagai kawasan yang nyaman dan aman bagi hunian tidak pernah datang menemui para konsumennya yang hari ini berteriak-teriak,” ujar Dedi.
Dedi menilai, para pengembang justru lebih sibuk mengajukan izin pembangunan baru dibandingkan bertanggung jawab atas dampak banjir yang dialami warga di kawasan perumahan yang telah dibangun. Menurut Dedi, pemerintah daerah tidak bisa menanggung beban penanganan banjir seorang diri.
Ikut Tanggung Jawab
Pengembang perumahan, kata dia, semestinya ikut bertanggung jawab secara moral dan sosial terhadap lingkungan serta warga yang terdampak, mengingat keuntungan yang telah diperoleh saat membangun kawasan hunian. Untuk itu, Dedi mengajak para pengembang perumahan di seluruh Jawa Barat agar turun langsung menemui warga yang terdampak banjir dan bersama-sama mencari solusi dengan pemerintah daerah.
“Saya mengajak kepada para pengembang perumahan di seluruh provinsi Jawa Barat daerah-daerah perumahan yang dibangun yang hari ini dilanda banjir sebaiknya turun temui warga dan sama-sama mencari solusi,” katanya.
Permohonan Maaf
Selain itu, Dedi juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila pelayanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya memuaskan. Ia menegaskan, evaluasi kebijakan tata ruang akan terus dilakukan agar pembangunan perumahan ke depan lebih tertib dan berorientasi pada keselamatan warga. “Untuk itu, saya ucapkan terima kasih mohon maaf pada seluruh warga apabila layanan pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memuaskan semua pihak terima kasih salam untuk semuanya,” tutur Dedi.
Komentar