Pewarta : Jeky Epsa
koransinarpagionline.com | Sumedang – Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang menggelar rapat kerja bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kepolisian, KPU, Bawaslu, Inspektorat, Bagian Keuangan Setda, serta APDESI guna memastikan kesiapan pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2026 yang akan digelar pada 28 Oktober 2026 mendatang, (Rabu,10/06/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sumedang tersebut membahas sejumlah hal penting, mulai dari regulasi pelaksanaan, data pemilih, penerapan sistem E-Voting, hingga kesiapan anggaran sebesar Rp2,5 miliar.
Komisi I juga menyoroti pentingnya integritas calon kepala desa. DPRD bersama pemerintah daerah menginginkan kepala desa yang terpilih terbebas dari permasalahan hukum, temuan pemeriksaan, maupun indikasi keterlibatan dalam praktik judi online.
Kepala DPMD memaparkan tahapan dan regulasi Pilkades, sementara Inspektorat menjelaskan perannya dalam memastikan calon kepala desa tidak memiliki temuan yang belum diselesaikan. KPU Sumedang menekankan pentingnya pemutakhiran data pemilih agar tidak terjadi permasalahan saat pelaksanaan, serta mendorong sosialisasi E-Voting sejak dini.
Anggota Komisi I DPRD Sumedang, dr. Iwan Nugraha, menegaskan bahwa persiapan E-Voting harus dilakukan secara matang melalui simulasi dan edukasi kepada masyarakat. Sementara itu, Polres Sumedang menyatakan siap berkoordinasi dengan seluruh pihak guna menjaga keamanan selama tahapan Pilkades berlangsung.
Rapat menghasilkan beberapa rekomendasi, di antaranya percepatan penerbitan Peraturan Bupati tentang Pilkades, sosialisasi regulasi kepada masyarakat, pelaksanaan simulasi E-Voting sejak awal, serta realisasi anggaran tepat waktu.
Melalui persiapan yang matang, DPRD Sumedang berharap Pilkades Serentak 2026 dapat berjalan aman, jujur, transparan, dan menghasilkan kepala desa yang berintegritas serta berpihak kepada masyarakat.***
Komentar