Oleh : Sri M Awaliyah (Guru SD di Kab. Bandung)
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Akhiri Hailuki, mengapresiasi keharmonisan duet Dadang Supriatna-Ali Syakieb yang berhasil dengan pencapaian yang telah diraih Dadang-Ali dalam berbagai sektor. Di mana salah satu pencapaiannya yaitu mampu menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan data, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bandung mengalami penurunan dari 6,40 persen menjadi 6,04 persen. Namun demikian, Hailuki menegaskan bahwa komitmen dan kekompakan kepala daerah belum sepenuhnya diimbangi oleh kinerja dari para bawahannya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di mana dirinya menyebutkan masih terdapat sejumlah OPD yang belum bekerja secara optimal. Ia memberikan catatan kritis bagi sejumlah OPD yang dinilai miskin inovasi dan hanya sekadar melakukan penyerapan anggaran. Hailuki mendesak bupati untuk melakukan evaluasi tegas terhadap OPD berkinerja rendah demi mewujudkan visi Kabupaten Bandung BEDAS. (https://jabar.tribunnews.com)
Duet Dadang Supriatna dan Ali Syakieb dinilai berhasil, khususnya dalam menurunkan angka kemiskinan (6,40% menjadi 6,04%). Namun keberhasilan pemimpin bukan hanya dilihat dari angka statistik, tapi juga dari keadilan distribusi kesejahteraan dan terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh rakyat. Pencapaian kinerja Bupati dan Wabup yang ada saat ini hanya bersifat semu, karena hanya menilai dari satu atau beberapa indikator saja penilaian kinerja , tidak mencerminkan realita yang ada, karena pada kenyataannya, Kabupaten Bandung masih dihantui oleh pengangguran, gaji dibawah UMR, tata Kelola wilayah yang mengakibatkan langganan banjir tiap tahun, dan sejumlah masalah lainnya yang belum terurai.
Terkait OPD yang kurang inovatif hanya fokus pada penyerapan anggaran, kinerja yang tidak optimal menunjukan krisis amanah dan profesionalitas dalam birokrasi, dan juga sistem yang menaunginya. Ketika sistem kapitalisme hari ini yang berbasis pada pemilik modal, bukan pada kepentingan rakyat akan sulit untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat karena sedari awal, sistem hari ini tidak pernah berpihak pada rakyat, sehingga penyalahgunaan tanggung jawab dan wewenang menjadi hal yang lumrah.
Berbeda dengan sistem Islam, kepemimpinan akan dinilai berhasil ketika aturan syariat Islam bisa diterapkan dan terlaksana secara sempurna, bukan keberhasilan parsial semata. Dan ini butuh sistem terstruktur tersentralisasi dari pusat ke daerah-daerah, penerapan sistem islam yang sempurna akan mendorong pemimpin untuk melaksanakan tata kelola wilayah berbasis syariat yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan distribusi kekayaan. Mulai dari pengelolaan kepemilikan umat berupa SDA yang hanya dikelola oleh negara untuk kemakmuran dan didistribusikan ke setiap wilayah.
Kinerja keberhasilan kepemimpinan sangat bergantung pada amanah yang berhasil diemban oleh pemimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan publik mulai dari kesehatan, pendidikan, keamanan yang mudah diakses oleh rakyat secara gratis tanpa pandang bulu, pencapaian kinerja yang hakiki hanya akan terwujud ketika masyarkatnya merasakan keamanan, kesejahteraan, dan kemakmuran dalam segala aspek kehidupan. hanya sistem islam yang sempurna yang mampu mewujudkan pencapaian yang hakiki ini.
Kini, kita telah memahami bahwa tidak ada perubahan yang terjadi dalam sistem kapitalis sekuler demokrasi yang setiap tahun sekadar berganti wajah kepemimpinannya. Tidakkah kita merindukan kembali kehadiran sistem Islam di tengah kita yang bisa melahirkan para pemimpin yang adil dan amanah. Kembalinya sistem pemerintahan Islam ini tentunya harus diperjuangkan oleh kaum muslim, agar terwujud Islam rahmatan lil ‘alamin, khususnya dalam kehidupan bernegara.
Wallahualam
Komentar