Pewarta : Jeky Epsa
Koran Sinar Pagi, – Sumedang,- Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FK BPD) Kabupaten Sumedang menggelar Musyawarah Kerja Kabupaten (Muskerkab) ke-2 di Gedung Islamic Center, dengan agenda memperkuat peran BPD dalam tata kelola pemerintahan desa. Acara yang digelar meriah itu dihadiri 592 peserta, terdiri dari perwakilan 270 desa se-Kabupaten Sumedang, masing-masing dua orang per desa, ditambah utusan pengurus FK BPD tingkat kecamatan, Rabu l, ( 10/12/25).
Muskerkab ke-2 ini menjadi momentum penting bagi FK BPD dalam menyatukan visi, memperkuat koordinasi, dan menyusun strategi pengawasan pemerintahan desa agar semakin transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ketua FK BPD Kabupaten Sumedang, Asep Suryana dari Desa Mekargalih, Jatinangor, menegaskan bahwa keberadaan BPD saat ini semakin krusial, terutama dalam pengawasan penggunaan dana desa, penyusunan peraturan desa, serta kontrol kebijakan strategis pemerintah desa.
“BPD bukan sekadar lembaga pelengkap. BPD adalah mitra strategis pemerintah desa. Karena itu, kapasitas anggota BPD harus terus ditingkatkan. Muskerkab ini menjadi ruang konsolidasi agar BPD lebih berdaya, lebih tegas, dan lebih paham regulasi,” ujar Asep dalam sambutannya.
Ia menekankan perlunya solidaritas antar-BPD di seluruh kecamatan agar persoalan desa dapat diselesaikan secara cepat dan terkoordinasi. Selain itu, Asep berharap Muskerkab menghasilkan rekomendasi yang memperkuat peran BPD di masa mendatang.
Tingginya kehadiran 592 peserta menunjukkan betapa besar antusiasme para perwakilan desa terhadap kegiatan ini. Para peserta terdiri dari Ketua, anggota BPD, hingga pengurus kecamatan yang ingin memperoleh pemahaman lebih kuat tentang tugas dan fungsinya.
Selain membahas agenda internal organisasi, Muskerkab juga menjadi wadah berbagi pengalaman antar desa, terutama terkait dinamika pemerintahan, konflik, dan inovasi tata kelola desa.
Muskerkab ke-2 FK BPD Sumedang juga membahas isu-isu strategis seperti:
Penguatan fungsi legislasi desa, mitigasi konflik antara BPD dan pemerintah desa, pengawasan penggunaan dana desa yang tepat sasaran
Sejumlah narasumber dari pemerintah daerah dan praktisi desa turut memberi materi tentang regulasi terbaru, tata kelola, serta peningkatan kapasitas kelembagaan.
Pemerintah Kabupaten Sumedang menyambut baik terselenggaranya Muskerkab ke-2 ini. Mereka menilai FK BPD memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan demokrasi desa.
“Ketika BPD kuat, maka tata kelola desa menjadi lebih baik,” ujar salah satu pejabat yang hadir.***
Komentar