Pewarta : Jeky Epsa
koransinarpagionline.cpm | Sumedang – Bola panas isu yang menyeret nama Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila yang bergulir di tengah derasnya informasi dan tudingan yang beredar di ruang publik, tokoh masyarakat Sumedang sekaligus mantan anggota DPD RI asal Jawa Barat, Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes., menanggapi agar fakta persoalan tersebut dibuka secara transparan dan tuntas.
Bunda Eni menegaskan, pencabutan laporan kepolisian sebagaimana informasi yang beredar tidak serta-merta menghapus kebutuhan masyarakat terhadap kejelasan. Menurutnya, persoalan yang menyangkut pejabat publik harus mendapat penanganan serius agar tidak berkembang menjadi spekulasi yang semakin liar dan berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Seorang pemimpin merupakan uswatun hasanah atau suri teladan bagi masyarakat. Walaupun proses pelaporan sudah dicabut, masyarakat tetap membutuhkan kejelasan yang terang benderang. Jangan sampai persoalan ini dianggap enteng atau seolah-olah tidak terjadi apa-apa,” tegas Bunda Eni saat ditemui di Bale Ageng, Dusun Warung Ketan, Desa Jatimekar, Kecamatan Situraja, Minggu (6/9/2026).
Sorotan juga diarahkan pada tim investigasi yang telah diterjunkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menelusuri duduk perkara. Bunda Eni mendorong proses pemeriksaan dilakukan secara objektif, independen dan transparan, termasuk membuka ruang bagi elemen masyarakat sipil yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan perempuan dan anak.
“Kalau memang terjadi, jelaskan secara jujur. Kalau tidak terbukti, sampaikan juga kepada publik. Jangan sampai masyarakat terus digantung oleh isu yang tidak jelas, karena ini menyangkut kredibilitas pemerintahan daerah,” ujarnya.
Di sisi lain, M. Fajar Aldila sebelumnya dalam sebuah rekaman suara sudah membantah seluruh tuduhan yang beredar melalui media sosial dan pesan berantai. Tuduhan yang beredar antara lain menyebut adanya dugaan pelecehan seksual, penyekapan hingga penganiayaan terhadap sekretaris pribadinya berinisial R. Fajar menyatakan narasi tersebut merupakan rumor dan gosip tanpa sumber yang valid serta menilainya sebagai fitnah yang sarat muatan dan kepentingan politik.
Kini, publik menunggu hasil investigasi tim Gubernur Jawa Barat untuk memperoleh jawaban yang terang,
”Fakta harus dibuktikan, bukan sekadar diperdebatkan”, pungkas Eni.****
Komentar