Pewarta : Tim Liputan
Koran SINAR PAGI,Jakarta,- Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengajak konstituennya mendukung serta menyukseskan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia meyakini dua program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut akan menggerakkan perekonomian serta bermanfaat bagi generasi masa depan
Misbakhun menyampaikan ajakan tersebut dalam kegiatan serap aspirasi di tiga lokasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (28/2/2026), yakni di Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Gending, dan Kecamatan Leces. Kegiatan itu merupakan bagian dari masa reses DPR pada 20 Februari hingga 9 Maret 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Misbakhun menjelaskan peran KDMP sebagai instrumen penggerak ekonomi Desa.
“Koperasi Desa Merah Putih ini kita harapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, Senin (2/3/2026). Menurut dia, perekonomian nasional saat ini berada dalam tekanan dinamika global dan geopolitik internasional.
Untuk meredam gejolak tersebut, pemerintahan Presiden Prabowo berupaya membangun stabilitas ekonomi nasional, termasuk dengan memperkuat ekonomi di tingkat desa melalui program yang juga dikenal dengan sebutan Kopdes Merah Putih.
Ia mengatakan, program KDMP melibatkan sejumlah bank milik negara, yakni Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara. Ketiga bank tersebut tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang memiliki jaringan hingga ke pedesaan.
“Jadi, kebutuhan pokok, sarana produksi pertanian, hingga produk UMKM bisa berputar di desa sendiri. Kalau ekonomi desa bergerak, pertumbuhan nasional ikut terdorong,” ujarnya.
Selain KDMP, Misbakhun juga menjelaskan program MBG yang menyasar anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program tersebut, kata dia, merupakan bagian dari upaya negara memastikan generasi masa depan Indonesia memiliki kualitas gizi yang baik.
“Generasi masa depan Indonesia harus dibekali dengan gizi yang cukup agar mampu bersaing dengan negara-negara tetangga maupun negara maju. Kita tidak boleh kalah dalam menyiapkan kualitas generasi penerus bangsa,” ujar Misbakhun.
Ia menjelaskan alokasi anggaran untuk MBG pada 2026 mencapai sekitar Rp 350 triliun. Menurut dia, anggaran tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk membentuk generasi masa depan. Misbakhun menambahkan, program MBG telah dirancang melalui berbagai pertimbangan. Ia menilai jika masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, hal tersebut wajar mengingat program tersebut masih baru.
“Yang penting, tujuan mulianya jangan dirusak. Kritik boleh, tetapi harus konstruktif,” katanya. Misbakhun juga menepis anggapan program MBG telah menggerus anggaran pendidikan. Menurut dia, negara tetap memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak Indonesia.
“Baik dari keluarga sederhana maupun dari latar belakang apa pun, semuanya memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan dan mengabdi kepada bangsa sesuai kemampuan dan ketulusannya,” ujarnya.
Komentar