Jaksa Sebut Tak Ada Hal Meringankan, Eks Ketua HIPMI Kabupaten Bandung Teddy Darmansyah Dituntut 3 Tahun 10 Bulan

Pewarta: Winsati Meilida

Koran SINAR PAGI (Kabupaten Bandung) –, Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Bandung, Teddy Darmansyah, dituntut pidana penjara selama tiga tahun dan 10 bulan dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut, tidak ada satu pun hal yang meringankan terdakwa dalam perkara tersebut.

JPU Sima Simson Silalahi, S.H., S.E., mengatakan, tuntutan tersebut didasarkan pada delapan hal yang memberatkan Teddy. Salah satunya, terdakwa memiliki riwayat pernah tersangkut perkara hukum sebanyak dua kali sebelumnya.
“Karena ini perkara ketiga dari terdakwa, sudah pernah dihukum sebelumnya. Kerugian korban juga sangat besar, terdakwa juga sudah menikmati hasil perbuatannya,” ujar Sima seusai persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/11/2026).

Berdasarkan catatan jaksa, Teddy sebelumnya pernah terlibat perkara terkait pengolahan limbah produksi pada 2014 dan 2022. Kedua perkara tersebut tercatat dalam register perkara Nomor 378 Tahun 2014 dan Nomor 218 Tahun 2022.

Selain riwayat hukum terdakwa, jaksa turut mempertimbangkan dampak yang dialami korban akibat perkara tersebut. Sima mengungkapkan, berdasarkan keterangan istri korban dalam persidangan, korban mengalami sakit jantung dan hingga kini masih menjalani perawatan.

Sima juga menyoroti dampak pemberitaan perkara Teddy terhadap iklim investasi di Kabupaten Bandung. Menurut dia, pemberitaan yang masif sejak tahap penyidikan hingga persidangan dikhawatirkan memengaruhi kepercayaan investor dari luar daerah untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung.
“Menimbulkan ketidakpercayaan juga untuk investor dari daerah lain menanamkan modal di Kabupaten Bandung. Karena pemberitaan terdakwa ini dari tahap penyidikan sampai dengan persidangan cukup masif, jadi orang nanti tidak percaya memberikan modalnya di Kabupaten Bandung,” ucapnya.

Tak hanya itu, sikap Teddy yang dinilai tidak kooperatif selama proses pemeriksaan persidangan juga menjadi salah satu pertimbangan yang memberatkan.

Menurut Sima, dari delapan hal yang memberatkan tersebut, tidak ditemukan satu pun keadaan yang dapat menjadi pertimbangan untuk meringankan hukuman terdakwa, ujarnya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, JPU menuntut Teddy dengan pidana penjara selama tiga tahun dan 10 bulan. Tuntutan itu didasarkan pada Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana penipuan.

Sementara itu, penasihat hukum korban Rahmat Kurniadi, S.H., M.H., berharap majelis hakim dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan yang telah disampaikan JPU.

Ia menilai, pertimbangan JPU terkait tidak adanya hal yang meringankan bagi Teddy sudah sesuai dengan fakta yang menjadi perhatian dalam persidangan, termasuk riwayat perkara yang pernah menjerat terdakwa.
“Kita tinggal tunggu hasilnya seperti apa, karena minggu depan jadwalnya pledoi dari terdakwa. Mudah-mudahan seperti yang kita harapkan, sesuai dengan tuntutan yang dibacakan oleh saudara JPU,” ujar Rahmat.

Sidang selanjutnya dijadwalkan dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari pihak Teddy pada pekan depan. Majelis hakim nantinya akan mempertimbangkan tuntutan jaksa dan pembelaan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan.