Karhutla Papua Masih Membara, Negara Dimana

Oleh : Amanahtya

Sebagai mana kita ketahui, Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) diPapua masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan cepat dan menyeluruh dikarenakan titik panas diPapua selatan mengalami kenaikan sebesar 66%. BNPB mencatat terdapat 427 titik panas dengan estimasi luas area terbakar mencapai 830 hektare.

Bahkan muncul dugaan pembukaan lahan dengan cara dibakar disejumlah areal konsesi perusahaan. Namun dugaan tersebut masih dalam proses verifikasi melalui citra satelit dan pemeriksaan lapangan. Sehingga belum dapat disimpulkan sebagai penyebab pasti. BNPB juga mencatat secara nasional terdapat 2.529 titik panas dan 976 titik api hingga 8 Nopember 2026, dengan luas area terbakar mencapai 5.335 hektare.
Fakta ini menunjukan bahwa karhutla bukan persoalan kecil, melainkan ancaman serius terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, Papua bukan sekedar hamparan pepohonan, melainkan ruang hidup masyarakat dan kekayaan alam yang harus dijaga. Bagi masyarakat adat Papua, hutan bukan sekedar kumpulan pepohonan yang memiliki nilai ekonomi, melainkan sumber kehidupan yang sering dimaknai sebagai seorang ibu atau mama. Dari hutan mereka memperoleh makanan, obat-obatan, bahkan kebutuhan sehari-hari, serta tempat untuk menjalankan kehidupan sosial dan budaya. Hutan juga menyimpan sejarah leluhur, identitas suku, dan wilayah adat yang diwariskan secara turun temurun. Karena itu, ketika hutan terbakar atau dialihfungsikan secara masif, yang hilang bukan hanya Pepohonan dan habitat satwa, tetapi juga sumber penghidupan, warisan budaya, dan bagian dari identitas masyarakat adat Papua. Membakar hutan Papua berarti mengancam ruang hidup masyarakat yang telah menjaganya selama generasi demi generasi.

Dengan demikian, persoalan Karhutla tidak cukup dilihat sebagai bencana alam semesta, tetapi juga perlu di kaji dari sisi kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Dalam sistem kapitalisme, pengelolaan sumber daya alam kerap di dorong oleh kepentingan investasi dan keuntungan ekonomi. Ketika orientasi keuntungan lebih dominan daripada perlindungan lingkungan, pembukaan lahan eksploitasi alam berisiko mengabaikan keselamatan ekosistem serta hak masyarakat.

Sejatinya dalam perspektif Islam, sumber daya alam merupakan amanah yang harus dikelola untuk kemaslahatan seluruh umat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang (oligarki). Rasullah Saw bersabda : kaum muslim berserikat dalam tiga perkara:air, Padang rumput, dan api. (HR. Abu Dawud).
Hadis ini menjadi salah satu landasan pembahasan kepemilikan umum dalam Islam, yaitu sumber daya yang menyangkut kebutuhan bersama tidak boleh dimonopoli sehingga masyarakat kehilangan hak untuk memperoleh manfaatnya.

Islam memandang alam sebagai ciptaan Allah yang harus dijaga dan dikelola dengan penuh tanggung jawab. Manusia diberikan amanah sebagai Khalifah dibumi bukan untuk membuat kerusakan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-A’raf ayat 56.
“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan dibumi setelah Allah memperbaikinya.

Dengan demikian,Islam mempunyai solusi dengan menjadikan syariat sebagai landasan pengelolaan kehidupan, termasuk, termasuk sumber daya alam. Negara berkewajiban melindungi hutan dan lingkungan, melakukan pencegahan serta pemadaman secara cepat, memulihkan kawasan yang rusak, dan menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu. Pengelolaan sumber daya alam juga harus mengutamakan kemaslahatan masyarakat, bukan bukan semata-mata keuntungan segelintir pihak. Masyarakat, bukan semata- mata keuntungan segelintir pihak.
Masyarakat perlu dilibatkan dalam dalam menjaga hutan dan diberikan edukasi agar tidak melakukan pembakaran lahan.

Wallahu alam bisshawaab