Ratusan Ribu Hektare Lahan Terbakar, Papua Selatan Terbanyak

Oleh: Wiwin (aktivis muslimah)

Data berdasarkan MapBiomas, terdapat 173.197 hektare hutan dan lahan di Papua yang terbakar sepanjang Januari hingga Agustus 2026, yang mencakup 27 persen dari total karhutla nasional. Wilayah paling luas sebaran karhutla yakni di Kabupaten Jayapura dengan angka 442,21 ha. Angka ini melampaui luas karhutla di Kalimantan, Sumatera, serta Bali dan Nusa Tenggara. menjadi wilayah dengan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) paling tinggi di Tanah Papua. Sebagian titik kebakaran, di sekitar konsesi perkebunan sawit dan konsesi pemegang izin pemanfaatan kayu di Merauke dan Boven Digoel, Papua Selatan. indikasi keterkaitan kebakaran dengan aktivitas pembukaan lahan untuk proyek strategis nasional (PSN), seperti food estate, kawasan kebun tebu (energy estate), serta konsesi perkebunan dan kehutanan (PBPH), menunjukkan adanya pola perubahan tata guna lahan.Karhutla ini merusak ruang hidup masyarakat adat, mengancam ekosistem penting seperti Taman Nasional Wasur (yang tercatat sebagai taman nasional dengan area terbakar terluas di Indonesia pada 2026), serta memicu lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) bagi warga sekitar.

Penyebab utama kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua khususnya di wilayah Papua Selatan seperti Merauke, Minimnya intensitas curah hujan yang mendekati nol serta periode El Niño yang lebih dalam menyebabkan vegetasi dan ekosistem lahan gambut menjadi sangat kering dan mudah terbakar. faktor iklim ekstrem dan aktivitas pembukaan lahan. ekspansi proyek besar mengubah lanskap, mengeringkan lahan, lalu api datang sebagai konsekuensi yang nyaris pasti. Ketika api menyulut lahan gambut, api tidak hanya membakar di permukaan tetapi menyusup ke bawah tanah, membuat api sulit dideteksi dan dipadamkan hanya dengan mengandalkan curah hujan alami. Selama ekspansi proyek besar di atas hutan dan gambut Papua terus mendapat lampu hijau melalui berbagai celah perizinan, siklus kebakaran akan terus berulang. Hutan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat adat dikonversi menjadi lahan komersial, dan ketika api membakar sisa-sisa lanskap yang terfragmentasi, beban asap, kerusakan ekosistem, serta kehilangan sumber pangan justru ditanggung oleh masyarakat lokal. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pencabutan izin korporasi yang terlibat karhutla, dan operasi modifikasi cuaca sudah dilaksanakan di beberapa titik. Namun, pendekatan reaktif semacam ini dipandang tidak akan menyentuh akar persoalan.

Solusi islam, Majelis Ulama Indonesia secara tegas menetapkan bahwa pembakaran hutan dan lahan adalah haram karena menimbulkan kerusakan lingkungan (fasad), pencemaran udara, serta kerugian bagi makhluk hidup dan kesehatan manusia. Menjaga kelestarian alam (hifzh al-bi’ah) adalah bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Islam mendukung sanksi yang tegas (ta’zir) bagi pelaku perusakan alam demi memberikan efek jera, sejalan dengan penegakan hukum negara yang adil. Sebagian pemikir Islam memandang bahwa hutan dan kekayaan alam adalah milik umum (public property) yang harus dikelola negara demi kemaslahatan rakyat banyak, bukan untuk eksploitasi sepihak atau pembukaan konsesi komersial yang merusak ekosistem. Penguasa dalam sistem Islam akan menempatkan keselamatan dan kemaslahatan rakyat sebagai amanah. Penguasa dalam Islam dituntut untuk memastikan hak-hak rakyat terpenuhi serta melindungi mereka dari berbagai hal yang membahayakan. perintah Allah SWT kepada manusia terutama para pemimpin dan pemegang kekuasaan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan bersikap adil dalam menetapkan hukum. Firman allah dalam (QS. An-nisa ayat 58) :
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya.”

Wallahu A’lam Bishawab وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ