Oleh : Sri M. Awaliyah ( Guru SD di Kab. Bandung)
Otoritas Kepresidenan Palestina menilai eskalasi serangan yang dilakukan tentara dan pemukim Israel di Tepi Barat semakin memperburuk situasi dan mengancam prospek perdamaian di kawasan. Juru Bicara Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh mengecam serangkaian serangan terbaru di Kota Qusra, Kegubernuran Nablus, termasuk pengepungan terhadap keluarga-keluarga Palestina serta upaya mendirikan pos-pos permukiman di atas tanah milik warga Palestina. Menurut Abu Rudeineh, tindakan tersebut, bersama berbagai aksi Israel lainnya di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, menunjukkan eskalasi berbahaya yang secara langsung menyasar warga Palestina dan tanah mereka. “Agresi” tersebut, kata dia, tidak hanya memperburuk kondisi di lapangan, tetapi juga semakin menjauhkan peluang terciptanya perdamaian dan stabilitas di kawasan. Pernyataan Abu Rudeineh dikutip kantor berita resmi Palestina, WAFA. (https://riau.antaranews.com/)
Eskalasi serangan tentara dan pemukim Israel di Tepi Barat, termasuk pengepungan warga Palestina, perampasan tanah, dan pembangunan pos-pos permukiman, menunjukkan bahwa persoalan Palestina tidak cukup dipahami sebagai sekadar konflik perebutan wilayah atau perselisihan politik biasa. Persoalan ini berkaitan dengan penjajahan, penguasaan wilayah, dan lemahnya posisi politik umat Islam dalam menghadapi kekuatan yang melakukan agresi. Berbagai perundingan dilakukan bahkan perdamaian sering kali digantungkan pada negosiasi dan kesepakatan politik, sementara di lapangan pendudukan, pembunuhan dan kekerasan terus berlangsung.
Krisis Palestina yang berlangsung panjang Adalah bukti dari kegagalan berbagai mekanisme internasional dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi warga sipil dan menghentikan pelanggaran yang terus berulang, sekaligus menunjukkan keterbatasan sistem politik internasional yang sering kali dipengaruhi oleh kepentingan dan keseimbangan kekuatan negara-negara besar. Pihak yang kuat secara politik, ekonomi, dan militer sering memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dibandingkan pihak yang menjadi korban.
Dan tentu saja umat Islam tidak seharusnya menggantungkan seluruh nasibnya kepada kekuatan asing atau lembaga internasional. Umat Islam harus memiliki kemandirian pemikiran, kekuatan politik, persatuan, serta kepemimpinan yang mampu memperjuangkan kepentingan dan melindungi rakyatnya. Namun memang tidak dipungkiri nasionalisme dan fragmentasi politik melemahkan posisi umat Islam hari ini. Negeri Islam yang saat ini terbagi dalam banyak negara dengan kepentingan nasional masing-masing. Ketika Palestina mengalami serangan, respons yang muncul sering berbeda-beda dan bergantung pada kepentingan politik setiap negara. Akibatnya, persoalan yang menyangkut umat secara luas sering ditangani secara terpisah-pisah dan tidak memiliki kekuatan politik yang terpadu, yang berakibat kezaliman kepada umat Islam terus berlangsung.
Kezaliman terhadap anak-anak dan rakyat Palestina tidak boleh dinormalisasi umat Islam wajib memiliki kepedulian dan keberpihakan terhadap keadilan. Ukhuwah Islam harus diwujudkan dalam persatuan dan kerja sama nyata umat perlu membangun kekuatan politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan pertahanan perjuangan ideologis politik harus dilakukan untuk mendorong lahirnya kepemimpinan yang benar-benar mengurus urusan umat dan melindungi rakyat seluruh perjuangan harus tetap berpegang pada keadilan serta tidak menjadikan warga sipil sebagai sasaran.
Dalam Islam , pembebasan Palestina tidak dipandang hanya sebagai persoalan pergantian penguasa atas suatu wilayah, tetapi bagian dari perjuangan yang lebih besar untuk mengakhiri kezaliman, Seruan jihad dan pengiriman tentara Islam untuk membebaskan Palestina harus terus-menerus digaungkan oleh partai politik ideologis hingga pembebasan Palestina terwujud nyata. Dengan membangun persatuan umat, dan menghadirkan kepemimpinan yang mampu melindungi manusia serta menegakkan keadilan berdasarkan syariat Islam.
Wallahu ‘alam Bishowwab
Komentar