Pewarta : Jeky Epsa
KORANSINARPAGIONLINE.COM | SUMEDANG – Zenni Bima yang mewakili FKPPI/P3ML menyampaikan sejumlah hal dalam Audensi atau Rapat Dengar Pendapat Umum bersama LSM LIDIK DPW Jawa Barat terkait permohonan klarifikasi hasil investigasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang, Rabu (9/9/2026).
Dalam penyampaiannya, Zenni Bima mengatakan dirinya memiliki rekaman dan foto terkait keterangan KORBAN (RY) yang disampaikan dalam forum tersebut.
Namun, ia menegaskan rekaman maupun foto tersebut tidak akan disebarluaskan karena dirinya telah berjanji kepada pihak yang menjadi narasumber untuk menjaga kerahasiaannya.
Zenni kemudian mengungkap beberapa poin yang menurutnya disampaikan dalam forum. Salah satunya terkait bantahan terhadap narasi mengenai dugaan pelecehan, pengeroyokan, maupun penganiayaan.
“Dia (RY) membantah soal pelecehan, pengeroyokan dan penganiayaan yang ada dalam narasi WhatsApp,” ujar Zenni.
Selain itu, menurut Zenni, yang bersangkutan juga menyampaikan bahwa tidak ada hubungan pribadi sebagaimana isu yang berkembang.
Terkait kejadian pada 17 Agustus 2026, Zenni menyebut pihak tersebut menerangkan bahwa sekitar pukul 11.00 WIB dirinya datang ke rumah Wakil Bupati untuk mengambil uang, kemudian kembali pulang. Ia juga menyebut tidak ada kejadian pada malam harinya.
Zenni juga mengungkap bahwa pihak tersebut menyatakan tidak mengalami penganiayaan, baik dari Wakil Bupati maupun istrinya.
Sementara mengenai langkah hukum, Zenni mengatakan pihak tersebut mengaku telah melaporkan persoalan tertentu ke Polda Jawa Barat sekitar tanggal 21 atau 22 Agustus 2026.
Namun, substansi laporan tersebut, menurut Zenni, belum disampaikan secara terbuka, kenapa?.
“Ketika ditanya apakah laporannya terkait penganiayaan, pengeroyokan atau pelecehan, jawabannya bukan?,” katanya.
Menurut Zenni, terdapat persoalan lain yang disebut berkaitan dengan misadministrasi atau persoalan keuangan. Ia menilai hal tersebut perlu menjadi bagian dari klarifikasi agar persoalan yang berkembang di masyarakat dapat dipahami secara utuh.
Zenni juga menyampaikan adanya informasi mengenai dugaan ancaman terhadap seseorang di wilayah Surian.
Namun, ia menegaskan bahwa informasi tersebut masih menjadi bagian dari keterangan yang disampaikannya dan perlu diklarifikasi lebih lanjut.
“Kalau memang benar cuma itu, tetapi saya mencurigai seperti ada yang lebih dari situ,” ujar Zenni.
Ia berharap seluruh persoalan dapat dibuka secara terang dan proporsional melalui mekanisme klarifikasi yang sesuai, sehingga tidak menimbulkan kesimpulan sepihak di tengah masyarakat.
LSM LIDIK Bicara
Berbeda dengan LSM LIDIK yang dalam kesempatan tersebut mengungkap fakta dari pendalamannya bersama salah satu wartawan yang diduga terdampak intimidasi oknum.
”Ya, saya dalami ke wartawan atas nama AA yang sebelumnya menerima banyak isi pesan berantai soal kabar dugaan kasus Wabup, Sumedang” kata Oesep Sarwat, LIDIK.
Wartawan AA merasa terintimidasi oknum, kata dia, karena karyanya didesak agar dihapus yang juga akan diberi imbalan uang.
”Saya tahu siapa AA, beliau wartawan kompeten yang juga dikenal aktif di majelis taklim bareng Abuya. Jadi, saya percaya apa yang beliau sampaikan soal dugaan intimidasi yang datangnya dari beragam lembaga,” ujar Oesep.
Ia meminta DPRD Sumedang ikut mendorong APH agar menyelidiki total kasus ini dan terbuka kepada publik.
Karena, sudah jelas bahwa RY pun mengaku pernah lapor Polda.
”Sudah jelas sesuai, dengan apa kata pengakuan wartawan AA bahwa sebelumnya ada komentar dari pihak Polda Jabar yang membenarkan ada soal laporan kasus wabup tersebut,” ujarnya. ****
Komentar