Pewarta : Anis M
Koran SINAR PAGI, Depok,- Upaya memperkuat kualitas demokrasi melalui jalur literasi politik digelorakan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Depok, Qonita Luthfiyah. Legislator dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menghadirkan buku Perempuan dalam Sistem Politik Indonesia sebagai kontribusi intelektual untuk meningkatkan kapasitas, kesadaran, dan daya tawar perempuan di panggung politik.
Buku tersebut lahir dari refleksi panjang atas realitas keterwakilan perempuan yang dinilai masih kerap terjebak pada pemenuhan angka kuota semata. Qonita menegaskan, kehadiran perempuan di ruang kekuasaan harus dibarengi kompetensi, integritas, serta pemahaman mendalam terhadap sistem politik.
Perempuan perlu memahami sistem politik secara komprehensif, mulai dari legislasi, fungsi pengawasan, hingga etika jabatan. Dengan begitu, perempuan tidak hanya hadir secara administratif, tetapi benar-benar menentukan arah kebijakan,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).
Sebagai Ketua BK DPRD, Qonita memiliki pengalaman langsung dalam menjaga marwah, disiplin, dan etika anggota dewan. Perspektif tersebut memperkaya isi bukunya, terutama dalam menekankan bahwa demokrasi yang sehat bertumpu pada akuntabilitas, moralitas, dan kepentingan publik.
Dalam karyanya, ia mengulas struktur sistem politik Indonesia, peran partai dalam kaderisasi, hingga tantangan kultural yang masih membayangi perempuan, seperti stereotip gender dan keterbatasan akses pendidikan politik. Literasi, menurutnya, menjadi fondasi utama lahirnya kepemimpinan yang berintegritas dan responsif.
Qonita juga mendorong budaya membaca dan menulis sebagai gerakan kolektif. Baginya, literasi bukan sekadar aktivitas akademik, melainkan jalan membangun kesadaran kebangsaan.
Gemar membaca dan menulis akan melahirkan pemimpin yang berpikir jernih dan bertindak bijak. Dari literasi tumbuh kesadaran, dan dari kesadaran lahir tanggung jawab,” tuturnya.
Lebih jauh, Qonita menilai perempuan memiliki pendekatan yang cenderung humanis, dialogis, dan solutif. Ketika kapasitas intelektual berpadu dengan nilai empati, kebijakan publik diyakini akan lebih berpihak kepada kelompok rentan dan berorientasi jangka panjang.
Selain menyoroti perempuan sebagai calon pemimpin, ia juga menekankan peran strategis perempuan sebagai pemilih. Dengan jumlah yang dominan dalam daftar pemilih, perempuan memiliki posisi kunci dalam menentukan arah demokrasi.
Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Depok, St. Binton Nadapdap, menilai inisiatif penulisan buku tersebut sebagai langkah strategis membangun peradaban politik yang sehat dan berkeadilan gender.
Menurutnya, politik tidak boleh kehilangan empati dan perspektif keadilan. Perempuan harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam proses pengambilan keputusan, bukan sekadar objek kebijakan.
Keduanya sepakat, demokrasi yang kokoh hanya dapat tumbuh melalui kepemimpinan inklusif yang menjunjung integritas dan etika. Melalui buku ini, mereka berharap lahir generasi perempuan yang berani, berpengetahuan, dan memiliki komitmen kebangsaan kuat—serta mampu menghadirkan kebijakan publik yang adil dan responsif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Komentar