oleh

Proyek Revitalisasi SLB PGRI Kec. Pasirjambu Kab. Bandung Diduga Abai K3 dan APD

Pewarta : Tim Liputan khusus

Koran SINAR PAGI, Kab. Bandung,-Terpantau Tim Liputan Khusus KSP (16/11/2026) Proyek Revitalisasi SLB PGRI Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung di duga abai K3 dan APD.

Seperti diutarakan TR (50), warga Pacira Kab. Bandung pada saat di konfirmasi Lipsus KSP di tempat kerjanya. “Sebaiknya pihak sekolah lebih ketat dalam pengawasan tenaga kerja dan di tempat kerja proyek, tidak ada pengawas baik Komite, maupun pengawas lainnya sehingga para pekerja sebagian tidak dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD), padahal semua sudah diatur oleh undang-undang No. 8 tahun 2010 kewajiban pelaksana proyek: Wajib menyediakan APD bagi pekerja secara cuma-cuma (gratis) dan harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), Kewajiban pekerja: pekerja/buruh wajib menggunakan APD yang sesuai dengan potensi bahaya di tempat kerja dengan benar dan memenuhi syarat.

Jenis APD: masker, sarung tangan, helem, sepatu but dan rompi.

Kitab undang-undang hukum pidana(KUHP/UU nomor.1 tahun 2023) Jika kelalaian pelaksana proyek/pemberi kerja dalam menerapkan K3 dan penyedia APD menyebabkan mengalami kecelakaan berat atau meninggal dunia, penanggung jawab proyek (direktur, manajemen proyek atau pihak terkait lalai) dapat dijerat dengan undang-undang yang berlaku.

Masih menurut TR, “Para pekerja di biarkan tidak ada teguran abai K3/APD baik oleh pihak sekolah, konsultan pengawas. Kami mohon pihak yang berwenang agar para pelaksana proyek di SLB PGRI Kec. Pasirjambu diberikan sanksi tegas,” tutur TR.

Selanjutnya Lipsus KSP mengkonfirmasi para pekerja, ditanya wartawan Abai K3 dan APD, mulai bekerja, upah kerja Laden perhari, upah tukang perhari?salah satu pekerja menjawab. “APD dan K3 kami tidak tahu”. pekerjaan baru 7 hari sedangkan upah Laden di bayar rp.130.000/hari per orang,upah tukang di bayar rp.150.000/hari perorang.jm jumlah pekerja 12 orang terdiri Laden 6 orang dan tukang 6 orang,” tutur salah seorang pekerja.

Di hari yang sama Lipsus KSP mengkonfirmasi Yulianti, Kepala Sekolah SLB PGRI Kec. Pasirjambu di ruang kerjanya. Ditanya sebagian para pekerja Abai K3 dan APD, mulai pekerjaan proyek, sumber anggaran?Yulianti balik nanya ke wartawan “bapak dari mana, mana surat tugas bapak, Lipsus KSP menunjukan kartu pengenal pers dan kartu Tugas pers?namun sangat menyayangkan Yulianti seorang Kepala Sekolah yang tidak tahu fungsi dan tugas pers, malah balik nanya ke wartwan, surat tugas yang di maksud dari Dinas pendidikan baik dari Disdik Kab. Bandung maupun Disdik Propinsi Jawa bmBarat.

Wartawan di lindungi undang-undang nomor.40 tahun 1999, fungsi dan tugas wartwan: mencari, mengumpulkan, mengolah, memverifikasi dan menyajikan informasi atau berita yang akurat kepada masyakat luas melalui media cetak, elektronik dan online.

Dasar hukum dan sanksi:
*Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers(pasal 18 ayat 1):setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksana ketentuan pasal 4 ayat(2) dan menyebarluaskan gagasan serta informasi dapat di penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *