Oleh: Dr. I Ketut Adi Purnama, S.H., M.H., C.M.C.
(Dosen Hukum Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana & Kemahiran Praktik Hukum Pidana.| Founder & Managing Partner Krishna Jay Law Firm (KJLF) | Purnawirawan Komisaris Besar Polisi
Ketika Hukum Kehilangan Etika, Keadilan Kehilangan Makna.
Profesi penegak hukum merupakan profesi yang mulia karena di dalamnya melekat tanggung jawab untuk menjaga keadilan, melindungi hak asasi manusia, serta memastikan bahwa hukum benar-benar hadir bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, kemuliaan profesi tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh jabatan, pangkat, gelar akademik, ataupun kewenangan yang dimiliki seseorang. Kemuliaan profesi hukum justru tercermin dari integritas, kejujuran, keberanian moral, dan konsistensi dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Dalam perjalanan pengabdian saya selama puluhan tahun di institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian melanjutkan pengabdian sebagai dosen hukum, mediator, dan advokat melalui Krishna Jay Law Firm (KJLF), saya semakin memahami bahwa tantangan terbesar seorang penegak hukum bukan sekadar memahami peraturan perundang-undangan, melainkan menjaga integritas ketika berhadapan dengan kekuasaan, kepentingan, uang, dan tekanan.
Hukum dapat dipelajari melalui pendidikan formal. Keterampilan hukum dapat diasah melalui pengalaman. Namun, integritas harus dibangun melalui karakter, keteladanan, dan kesadaran moral yang terus dipelihara sepanjang kehidupan.
Penegak Hukum Bukan Sekadar Orang yang Menguasai Undang-Undang
Seorang polisi dapat memahami hukum acara pidana. Seorang jaksa dapat menguasai teknik penuntutan. Seorang hakim dapat memahami teori dan praktik peradilan. Seorang advokat dapat memiliki kemampuan menyusun argumentasi hukum yang sangat baik. Akan tetapi, seluruh kemampuan tersebut dapat kehilangan maknanya apabila tidak disertai kejujuran dan tanggung jawab moral. Kita tentu tidak menghendaki seorang penegak hukum yang cerdas secara intelektual, tetapi menggunakan kecerdasannya untuk mencari celah hukum demi membenarkan tindakan yang bertentangan dengan keadilan. Kita juga tidak menghendaki seorang advokat yang hanya berorientasi pada besarnya honorarium tanpa mempertimbangkan kepentingan hukum dan hak-hak kliennya. Demikian pula, kita tidak menghendaki seorang penyidik, jaksa, ataupun hakim yang membiarkan kewenangannya dipengaruhi kepentingan pribadi maupun tekanan pihak tertentu.
Kecerdasan hukum tanpa integritas dapat melahirkan penyalahgunaan kewenangan. Sebaliknya, integritas yang didukung kemampuan profesional akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
Pengalaman Mengajarkan Bahwa Integritas Selalu Diuji
Dalam praktik penegakan hukum, tidak semua persoalan dapat diselesaikan hanya dengan membaca pasal demi pasal. Ada kalanya seorang penegak hukum menghadapi pilihan yang sulit antara mempertahankan prinsip atau mengikuti kehendak pihak yang memiliki kekuasaan. Ada kalanya seorang advokat harus memberikan penjelasan yang tidak menyenangkan kepada kliennya karena tuntutan atau keinginannya tidak memiliki dasar hukum yang memadai. Ada pula situasi ketika seorang mediator harus tetap menjaga netralitas, sekalipun salah satu pihak memiliki kedudukan sosial, ekonomi, atau pengaruh yang lebih besar. Pada saat-saat seperti itulah etika profesi benar-benar diuji. Etika tidak cukup hanya dihafalkan sebagai materi perkuliahan, dituliskan dalam kode etik, atau diucapkan ketika seseorang mengangkat sumpah jabatan. Etika harus hadir dalam setiap keputusan dan tindakan profesional. Bagi saya, seorang penegak hukum yang berintegritas harus memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa sesuatu yang salah tetaplah salah, sekalipun dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Sebaliknya, sesuatu yang benar harus tetap memperoleh perlindungan hukum, sekalipun diperjuangkan oleh masyarakat kecil yang tidak memiliki kekuatan ekonomi maupun pengaruh politik.
Pendidikan Hukum Harus Melahirkan Manusia yang Berkarakter
Sebagai dosen yang mengampu mata kuliah di bidang hukum pidana dan kemahiran praktik hukum, saya memandang bahwa pendidikan hukum tidak boleh berhenti pada kemampuan mahasiswa menghafal pasal, memahami teori, ataupun menyusun dokumen hukum. Perguruan tinggi hukum memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar, yaitu membentuk calon penegak hukum yang memiliki kecerdasan intelektual, kematangan emosional, kepekaan sosial, dan integritas moral. Mahasiswa hukum harus dibiasakan untuk berpikir kritis, menghormati perbedaan pendapat, menguji alat bukti secara objektif, serta memahami bahwa setiap keputusan hukum dapat memengaruhi kehidupan dan masa depan seseorang. Seorang mahasiswa yang kelak menjadi advokat harus memahami bahwa membela klien bukan berarti membenarkan seluruh perbuatannya. Seorang mahasiswa yang kelak menjadi penyidik harus memahami bahwa kewenangan melakukan upaya paksa bukanlah kekuasaan tanpa batas. Seorang mahasiswa yang kelak menjadi jaksa harus memahami bahwa keberhasilan penuntutan tidak semata-mata diukur dari banyaknya terdakwa yang dijatuhi pidana. Demikian pula, seorang mahasiswa yang kelak menjadi hakim harus memahami bahwa putusan pengadilan bukan sekadar dokumen hukum, melainkan pertanggungjawaban atas nasib manusia yang harus didasarkan pada hukum dan keadilan. Perguruan tinggi hukum tidak cukup hanya mencetak sarjana hukum. Perguruan tinggi harus melahirkan insan hukum yang memiliki hati nurani.
Krishna Jay Law Firm: Profesionalisme Harus Berjalan Bersama Integritas
Sebagai Founder & Managing Partner Krishna Jay Law Firm, saya berkomitmen membangun kantor hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan usaha, jumlah perkara, ataupun besarnya pendapatan. KJLF harus tumbuh sebagai kantor hukum yang dipercaya masyarakat karena profesionalisme, transparansi, tanggung jawab, dan integritas seluruh personelnya. Setiap advokat, calon advokat, dan staf KJLF harus memahami bahwa kepercayaan klien merupakan amanah yang wajib dijaga. Klien berhak memperoleh penjelasan yang jujur mengenai kedudukan hukumnya, peluang dan risiko perkara, biaya jasa hukum, serta perkembangan penanganan perkara. Kami tidak boleh menjanjikan kemenangan yang berada di luar kewenangan kami. Kami tidak boleh membangun harapan palsu hanya untuk memperoleh klien. Kami juga tidak boleh menjadikan ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum sebagai kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang tidak patut. Dalam pandangan saya, keberhasilan sebuah kantor hukum bukan hanya diukur dari banyaknya perkara yang dimenangkan, melainkan juga dari kemampuan memberikan pelayanan hukum yang bertanggung jawab dan menjaga kepercayaan masyarakat. Menjadi advokat bukan berarti harus memenangkan setiap perkara dengan segala cara. Menjadi advokat berarti memperjuangkan hak dan kepentingan hukum klien melalui caracara yang sah, profesional, dan bermartabat.
Mengembalikan Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum
Kita harus menyadari bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum merupakan modal sosial yang sangat berharga. Kepercayaan tersebut tidak dapat dibangun hanya melalui slogan, pencitraan, ataupun berbagai program reformasi kelembagaan. Kepercayaan lahir dari pengalaman nyata masyarakat ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Masyarakat ingin memperoleh pelayanan yang manusiawi, proses hukum yang transparan, perlakuan yang setara, serta kepastian bahwa hak-haknya tidak diabaikan. Ketika seseorang melaporkan tindak pidana, ia membutuhkan kepastian bahwa laporannya ditangani secara profesional. Ketika seseorang menjadi tersangka, ia tetap memiliki hak yang wajib dihormati dan dilindungi. Ketika masyarakat mencari bantuan hukum, mereka membutuhkan advokat yang jujur, kompeten, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, reformasi penegakan hukum harus dimulai dari pembenahan karakter dan budaya kerja para pelakunya. Peraturan yang baik tetap membutuhkan manusia yang memiliki integritas untuk melaksanakannya.
Hukum Harus Memiliki Hati Nurani
Saya meyakini bahwa pengabdian dalam profesi hukum bukan sekadar pekerjaan untuk memperoleh penghasilan, jabatan, ataupun kehormatan sosial. Profesi hukum merupakan jalan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Pengalaman panjang sebagai anggota Polri, kemudian melanjutkan pengabdian sebagai akademisi, mediator, dan advokat, mengajarkan kepada saya bahwa jabatan pada akhirnya akan berakhir, pangkat akan ditanggalkan, dan kewenangan akan berpindah kepada orang lain. Namun, nama baik, keteladanan, dan integritas akan tetap menjadi bagian dari warisan pengabdian seseorang. Karena itu, kepada para mahasiswa hukum, advokat muda, dan seluruh insan penegak hukum, saya ingin menyampaikan satu pesan: Jadilah penegak hukum yang tidak hanya ditakuti karena kewenangannya, tetapi dihormati karena integritasnya. Jangan pernah menjual keadilan demi kepentingan sesaat. Jangan pernah mengorbankan hati nurani demi mempertahankan jabatan. Dan jangan pernah melupakan bahwa di balik setiap berkas perkara terdapat manusia yang menggantungkan harapan pada hadirnya keadilan. Sebab hukum tanpa etika dapat berubah menjadi alat kekuasaan, sedangkan hukum yang dijalankan dengan integritas akan menjadi jalan menuju keadilan.
“Jabatan adalah amanah, hukum adalah tanggung jawab, dan integritas adalah kehormatan yang tidak boleh diperjualbelikan.”
Komentar