(Koran SINAR PAGI)-, Perekonomian Provinsi Jawa Barat pada triwulan II 2026 menunjukkan kinerja yang tetap kuat ditengah situasi global yang masih tidak menentu. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat mencatat ekonomi Jawa Barat tumbuh 5,73 persen secara tahunan (year on year/y-on-y), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, dalam acara Rilis Berita Resmi Statistik yang digelar di Aula Kantor BPS Provinsi Jawa Barat, Rabu (5/8/2026).
Margaretha Ari menjelaskan, berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), ekonomi Jawa Barat pada triwulan II 2026 mencapai Rp 486,11 triliun atas dasar harga konstan dan Rp 833,95 triliun atas dasar harga berlaku. Selain tumbuh 5,73 persen secara tahunan, ekonomi Jawa Barat juga tumbuh 2,25 persen dibandingkan triwulan sebelumnya (quarter to quarter/q-to-q), sementara secara kumulatif semester I 2026 tumbuh 5,76 persen.
“Pertumbuhan ini merupakan akselerasi dibandingkan triwulan II 2025 yang sebesar 5,22 persen. Hal ini menunjukkan adanya penguatan aktivitas ekonomi dan arah pembangunan yang semakin solid,” ujar Ari.
Menurutnya, dari sisi lapangan usaha, sektor industri pengolahan masih menjadi penopang utama perekonomian Jawa Barat dengan kontribusi 39,71 persen terhadap PDRB triwulan II 2026. Berdasarkan sumber pertumbuhan, Industri pengolahan juga menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi dengan angka sebesar 1,02 persen, disusul sektor konstruksi sebesar 0,26 persen dan sektor perdagangan sebesar 0,23 persen. Sedangkan berdasarkan laju pertumbuhan, yang paling tinggi adalah administrasi pemerintahan sebesar 12,67 persen.
Dari sisi PDRB pengeluaran triwulan II 2026, struktur pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah tangga sebesar 65,07 persen, PMTB sebesar 24,51 persen, konsumsi pemerintah sebesar 5,48 persen, net ekspor sebesar 4,19 persen, dan konsumsi LNPRT sebesar 0,70 persen.
Berdasarkan sumber pertumbuhannya, yang paling tinggi adalah konsumsi rumah tangga sebesar 1,59 persen, diikuti PMTB sebesar 0,71 persen, dan konsumsi pemerintah sebesar 0,38 persen. Sedangkan berdasarkan laju pertumbuhannya yang paling tumbuh adalah konsumsi pemerintah sebesar 7,96 persen, diikuti konsumsi LNPRT sebesar 4,36 persen, dan PMTB sebesar 3,10 persen.
Kepala BPS Provinsi Jawa Barat juga menyampaikan struktur, laju dan sumber pertumbuhan ekonomi triwulan II 2026 secara year-on-year di Jawa Barat dibandingkan triwulan II 2025. Menurut Margaretha Ari secara year-on-year struktur PDRB tetap didominasi oleh sektor industri sebesar 39,71 persen, disusul sektor perdagangan sebesar 14,26 persen, dan sektor pertanian sebesar 9,05 persen.
“Sektor industri juga secara sumber pertumbuhan ekonomi berada pada posisi teratas dengan angka mencapai 1,96 persen, diikuti sektor perdagangan sebesar 0,64 persen, dan sektor transportasi sebesar 0,57 persen.”, rinci Ari.
“Namun demikian jika berdasarkan laju pertumbuhannya, yang paling tumbuh adalah administrasi pemerintahan yang tumbuh sebesar 18,28 persen, diikuti akomodasi dan makan minum sebesar 14,91 persen, dan transportasi sebesar 9,86 persen.”, lanjut Ari.
Menurut PDRB pengeluaran secara year-on-year, struktur PDRB didominasi sektor konsumsi rumahtangga sebesar 65,07 persen, diikuti PMTB sebesar 24,51 persen, konsumsi pemerintah sebesar 5,48 persen, net ekspor sebesar 4,19 persen, dan konsumsi LNPRT sebesar 0,70 persen.
“Secara pengeluaran, sumber pertumbuhan tertinggi year on year adalah konsumsi rumah tangga sebesar 3,03 persen, diikuti konsumsi pemerintah sebesar 1,54 persen, dan PMTB sebesar 1,09 persen. Sedangkan berdasarkan laju pertumbuhannya, yang paling tinggi lajunya adalah konsumsi pemerintah yang mencapai 40,24 persen.”, jelas Ari.
Lebih lanjut, Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Margaretha Ari juga menjelaskan posisi Jawa Barat dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sepanjang triwulan II 2026 berada pada posisi kedua dengan 5,73 persen, dibawah DI Yogyakarta yang mencapai 5,75 persen.
“Secara kontribusi terhadap nasional, Jawa Barat berkontribusi sebesar 12,86 persen dibawah DKI Jakarta sebesar 16,32 persen, dan Jawa Timur sebesar 14,34 persen.”, rinci Ari.
Kemiskinan Turun, Ketimpangan Meningkat
Selain menyampaikan perkembangan ekonomi, BPS juga merilis kondisi kemiskinan Jawa Barat periode Maret 2026. Margaretha mengatakan persentase penduduk miskin turun menjadi 6,54 persen atau sekitar 3,44 juta jiwa. Dibandingkan September 2025, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 114,23 ribu orang, sedangkan persentasenya turun 0,24 poin persentase.
“BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur menurut garis kemiskinan.”, terang Ari.
Garis kemiskinan Maret 2026 sebesar Rp.609.790 per kapita per bulan, dengan distribusi 25,52 persen non makanan dan 74,48 persen makanan. Secara komoditas, yang memberikan sumbangan terbesar terhadap garis kemiskinan Maret 2026 di perkotaan untuk makanan yaitu beras 21,33 persen, rokok kretek filter 10,63 persen, dan telur ayam ras 5,74 persen. Sedangkan untuk non makanan yaitu perumahan 10,01 persen, listrik 2,39 persen, dan bensin 2,36 persen.
Untuk perdesaan yang memberikan sumbangan terbesar tehadap garis kemiskinan Maret 2026 untuk makanan yaitu beras 26,78 persen, rokok kretek filter 6,88 persen, dan kopi bubuk/kopi instan 4,76 persen. Sedangkan untuk non makanan yaitu perumahan 11,12 persen, bensin 2,40 persen, dan listrik 1,54 persen.
“Persentase penduduk miskin Maret 2026 dibandingkan September 2025 untuk perkotaan turun 0,34 persen poin atau sebanyak 124,61 ribu orang, sedangkan di perdesaan naik 0,20 persen poin atau sebanyak 10,38 ribu orang.”, rinci Ari.
Ia menjelaskan bahwa indikator kualitas kemiskinan juga menunjukkan perbaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,14 menjadi 1,04, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun dari 0,27 menjadi 0,23. Kondisi tersebut menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan di antara penduduk miskin semakin mengecil.
Meski demikian, Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Margaretha Ari mengingatkan bahwa indikator ketimpangan justru mengalami peningkatan. Gini Ratio Jawa Barat pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,413 atau naik 0,016 poin dibandingkan September 2025. Peningkatan juga terlihat pada ukuran ketimpangan Bank Dunia yang menunjukkan porsi pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah mengalami penurunan.
“Baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, indikator kemiskinan di Jawa Barat secara umum membaik dibandingkan September 2025. Namun indikator ketimpangan mengalami kenaikan sehingga tetap perlu menjadi perhatian,” kata Ari.
Penduduk Usia Kerja Meningkat, Pengangguran Naik
Dalam kesempatan yang sama, BPS juga merilis kondisi ketenagakerjaan Jawa Barat periode Mei 2026. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sebesar 68,46 persen, meningkat 0,33 poin persentase dibandingkan Februari 2026. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun tipis menjadi 6,61 persen.
Jumlah penduduk bekerja pada Mei 2026 mencapai 25,31 juta orang atau bertambah sekitar 205,31 ribu orang dibandingkan Februari 2026. Penyerapan tenaga kerja terbesar masih terjadi pada sektor perdagangan, industri pengolahan, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sedangkan jumlah pengangguran mencapai 1,79 juta orang atau naik 6,14 ribu orang.
Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki Mei 2026 mengalami peningkatan 1,23 persen poin dibanding Februari 2026, sedangkan TPAK perempuan turun 0,58 persen poin.
“Penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha masih didominasi sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 21,71 orang, naik 20,23 ribu orang. Diikuti sektor industri sebesar 18,21 persen, naik sebanyak 8,64 ribu orang. Kemudian pertanian sebesar 15,54 persen, naik 24,63 ribu orang.”, jelas Ari.
Menurut status pekerjaan pada Mei 2026 sebanyak 40,46 persen penduduk bekerka sebagai buruh/karyawan/pegawai, dan berusaha sendiri sebanyak 22,32 persen. Sedangkan menurut tingkat Pendidikan, penduduk dengan pendidikan SD ke bawah yang paling banyak yaitu sebesar 35,12 persen atau 8,89 juta orang. Diikuti Pendidikan SMP sebesar 18,52 persen atau sebanyak 4,69 juta orang, disusul Pendidikan SMA sebesar 18,27 juta orang atau sebanyak 4,62 juta orang.
“Di sisi lain, proporsi pekerja informal meningkat menjadi 55,99 persen. Persentase pekerja penuh juga naik menjadi 72,15 persen, mencerminkan semakin banyak penduduk yang bekerja dengan jam kerja penuh.”, tegas Ari.
Margaretha Ari menambahkan, sejumlah indikator makro turut mendukung kinerja ekonomi Jawa Barat pada triwulan II 2026, di antaranya peningkatan realisasi belanja pemerintah daerah, pertumbuhan ekspor luar negeri, serta meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat. Namun demikian, investasi dan mobilitas wisatawan domestik masih mengalami perlambatan sehingga menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian pada periode berikutnya.
“Melalui rilis ini, BPS berharap data statistik yang dipublikasikan dapat menjadi dasar bagi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam menyusun kebijakan maupun mengambil keputusan berbasis data.”, pungkas Ari.
Komentar