oleh

Ketika Niat Baik Berujung pada Dilema Etika

Oleh: Diva Alvina Subagyo (Master of Accounting student at Universitas Gadjah Mada)

Menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah terus mendorong berbagai pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai bentuk upaya dan niat baik pemerintah untuk memperbaiki status gizi masyarakat, terutama anak-anak yang berada dalam fase penting pertumbuhan dan perkembangan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dirancang sebagai program berkelanjutan yang mendukung pencapaian SDGs sekaligus menjadi invetasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Namun, kebijakan publik tidak cukup dinilai dari niat dan tujuan yang hendak dicapai. Lebih dari itu, implementasi dari program tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Persoalan paling serius dalam pelaksanaan program MBG adalah berulangnya kasus keracunan yang menimpa para siswa di sekolah. Pada awal September 2026, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 43.838 korban dugaan keracunan di 36 provinsi sejak program MBG dimulai pada 2025. Kasus tersebut kemudian membuka sudut pandang yang lebih luas. Program sebesar MBG tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaannya.
Di sinilah konsep Triple Bottom Line (TBL) menjadi relevan untuk membantu melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih utuh. Triple Bottom Line diperkenalkan oleh John Elkington untuk melihat keberlanjutan melalui tiga dimensi yang saling berkaitan yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks kebijakan publik, ketiganya dapat digunakan untuk melihat apakah manfaat sebuah program benar-benar menciptakan kesejahteraan tanpa menghasilkan beban yang lebih besar di sisi lain.

*Sosial: Pencapaian Target Distribusi Tidak Menjamin Kesejahteraan*
Dimensi sosial menjadi aspek yang paling krusial dalam pelaksanaan program MBG. Program ini hadir dengan tujuan yang sangat relevan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan gizi. Melalui program MBG, pemerintah menunjukkan komitmen untuk memastikan makanan bergizi dapat menjangkau sebanyak mungkin penerima manfaat. Namun, keberhasilan MBG bukan sekadar persoalan berapa jumlah piring yang berhasil disalurkan kepada siswa, melainkan sejauh mana makanan tersebut benar-benar memberikan manfaat sesuai dengan tujuan awal program.
Lebih jauh, dimensi sosial juga erat kaitannya dengan keadilan sosial. Sebuah program dapat dikatakan berkelanjutan apabila manfaat yang diberikan benar-benar aman dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Berulangnya kasus keracunan menjadi salah satu persoalan yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Siswa sebagai penerima manfaat memiliki hak untuk memperoleh makanan yang tidak hanya bergizi, tetapi juga aman untuk dikonsumsi. Semakin luas cakupan program, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa standar keamanan pangan dapat diterapkan secara konsisten dalam setiap tahap pelaksanaannya.

*Ekonomi: Program Berkelanjutan atau Beban Anggaran?*
Dalam perspektif ekonomi, keberlanjutan dilihat melalui bagaimana pelaksanaan sebuah program memengaruhi sistem ekonomi yang lebih luas. Persoalan keberlanjutan ekonomi berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik. Program MBG membutuhkan anggaran negara dalam jumlah yang sangat besar. Besarnya anggaran yang dialokasikan menunjukkan tingkat keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, di sisi lain, hal ini juga menimbulkan pertanyaan penting apakah penggunaan anggaran tersebut sudah menjadi pilihan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Anggaran negara sangat terbatas. Ketika sebagian besar sumber daya publik dialokasikan untuk satu program, terdapat konsekuensi (trade off) berupa berkurangnya jumlah anggaran untuk membiayai kebutuhan lainnya. Padahal, Indonesia masih menghadapi berbagai kebutuhan untuk pembangunan negara lainnya, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta penciptaan lapangan pekerjaan. Hal ini bukan mempersoalkan bahwa MBG tidak penting, tetapi manfaat jangka panjang yang dihasilkan MBG perlu dipertimbangkan bersama dengan biaya dan kesempatan yang dikorbankan untuk menjalankan program tersebut.

*Lingkungan: Dampak Lingkungan di Balik Program MBG*
Lingkungan merupakan aspek fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan suatu program. Dibandingkan persoalan sosial seperti keamanan pangan dan masalah ekonomi seperti besarnya anggaran, dampak lingkungan dari MBG mungkin menjadi isu yang belum mendapat banyak perhatian. Padahal, program penyediaan makanan dalam skala besar juga menghasilkan konsekuensi terhadap lingkungan yang tidak dapat diabaikan. Keberlanjutan lingkungan menuntut agar setiap program dapat mengelola sumber daya secara efektif tanpa mengurangi kemampuan lingkungan untuk menyediakan kebutuhan generasi mendatang.
Dalam konteks MBG, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah limbah dapur dan sisa makanan (food waste). Setiap makanan yang disajikan melalui proses pengolahan yang membutuhkan bahan baku, air, dan energi dalam jumlah yang tidak sedikit. Di sisi lain, proses tersebut juga berpotensi menghasilkan sisa bahan makanan maupun makanan yang tidak habis dikonsumsi. Ketika makanan berakhir menjadi limbah, yang terbuang bukan hanya makanan itu sendiri, tetapi juga air, energi, bahan baku, dan sumber daya yang telah digunakan untuk menghasilkannya.

Di titik ini, pemerintah mungkin perlu mengkaji ulang rancangan dan pelaksanaan program MBG. Memberikan makanan gratis mungkin dapat menjawab kebutuhan hari ini, namun memberikan masyarakat akses terhadap lapangan kerja, pendapatan, dan pendidikan dapat memberdayakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dan menciptakan dampak positif bagi jangka panjang. Jika Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita pembangunan Indonesia, maka kebijakan hari ini seharusnya tidak hanya mampu menyelesaikan persoalan hari ini, tetapi juga membangun kondisi yang memungkinkan masyarakat hidup lebih sejahtera di masa yang akan datang.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *