LP08 Jawa Barat Tegaskan Arah Konsolidasi Menuju Organisasi Legal, Mandiri, dan Berdaya Guna

Pewarta: Irwan Isa
(Koran SINAR PAGI)-, Laskar Prabowo 08 (LP08) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Barat menggelar Rapat Konsolidasi I LP08 Jawa Barat sebagai langkah strategis dalam memperkuat fondasi organisasi menghadapi agenda dan tantangan tahun 2026. Rapat ini menegaskan komitmen LP08 Jawa Barat untuk membangun organisasi yang legal secara administratif, solid secara struktural, mandiri secara ekonomi, serta berdaya guna bagi masyarakat.

Ketua Laskar Prabowo 08 DPD Jawa Barat, Yana Sam, menegaskan bahwa konsolidasi ini bukan sekadar forum seremonial, melainkan titik awal pembenahan organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Konsolidasi ini adalah penegasan arah. LP08 Jawa Barat yang telah memiliki legalitas dari Kemenkumham No.AHU-00232.AH.02.02. Tahun 2019, harus berdiri sebagai organisasi yang tertib legalitas, kuat struktur, jelas program, dan nyata manfaatnya bagi anggota serta masyarakat. Kita tidak boleh berjalan tanpa dasar hukum dan arah yang sama,” tegas Yana Sam.

Salah satu poin utama yang ditekankan dalam rapat adalah penguatan legalitas organisasi. Seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LP08 tingkat kota dan kabupaten diwajibkan terdaftar secara resmi di Kesbangpol masing-masing daerah. Legalitas ini dinilai krusial sebagai bentuk pengakuan negara, perlindungan hukum organisasi, serta kemudahan dalam membangun kerja sama lintas kelembagaan.
“Legalitas bukan sekadar administrasi, tetapi bentuk tanggung jawab organisasi kepada negara dan masyarakat. DPC yang belum terdaftar wajib segera menuntaskan proses ini agar LP08 dapat bergerak lebih luas dan aman secara hukum,” lanjutnya.

Rapat Konsolidasi I juga menegaskan pentingnya penguatan program kerja terpadu antara DPD dan DPC. Program LP08 Jawa Barat diarahkan agar realistis, terukur, dan berdampak langsung. Fokus program bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu penguatan Media dan Informasi, pengembangan Koperasi LP08, serta perluasan kerja sama kelembagaan.

Menurut Yana Sam, kemandirian ekonomi organisasi melalui koperasi menjadi salah satu prioritas strategis ke depan.
“Koperasi adalah alat perjuangan ekonomi. Jika anggota kuat secara ekonomi, maka organisasi akan mandiri dan tidak mudah digoyang. Inilah semangat yang ingin kita bangun bersama,” ujarnya.

Dalam aspek kemitraan, LP08 Jawa Barat menegaskan bahwa setiap bentuk kerja sama dengan instansi pemerintah, BUMN/BUMD, maupun lembaga lainnya harus dibangun secara tertib melalui Nota Kesepahaman (MoU/MoA) di tingkat DPD, untuk kemudian diimplementasikan oleh DPC sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.

Terkait tata kelola organisasi, DPD LP08 Jawa Barat berperan sebagai pengarah dan pengambil kebijakan strategis, sementara DPC menjadi ujung tombak pelaksanaan program di lapangan dengan tetap mengacu pada kebijakan DPD serta melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.

Menutup pernyataannya, Yana Sam menegaskan komitmen LP08 Jawa Barat untuk hadir sebagai kekuatan sosial yang konstruktif dan solutif.
“LP08 Jawa Barat harus menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat, hadir dalam kerja-kerja kebangsaan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Kita ingin organisasi ini hidup, bergerak, dan memberi manfaat nyata,” pungkasnya