Oleh : Sumiati
Duka Aceh dan Sumatera belum mereda tapi ada yang membuat hati semakin teriris. Beberapa waktu lalu Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa tumpukan lumpur akibat banjir bandang di wilayah bencana menarik minat beberapa pihak swasta untuk dimanfaatkan. Pemanfaatan tersebut dipersilahkan oleh Presiden dengan alasan bahwa itu bisa menambah pemasukan daerah. Dalam rapat kerja terbuka yang dipimpin oleh presiden secara langsung, ia mengatakan bahwa pemanfaatan tersebut adalah ide bagus yang harus segera didalami dan dilaksanakan. Dilansir dari sindonews.com (Kamis, (1/1/2026).
Pernyataan terkait lumpur banjir bandang yang dijual kepada swasta mempertegas watak kapitalistik pemerintah dan melempar tanggung jawab kepada pihak swasta demi keuntungan. Dengan kondisi daerah mereka yang begitu parah, mereka juga belum tahu seperti apa kelanjutan hidup mereka kedepannya setelah bencana. Namun, alih-alih memberikan bantuan bahan pokok, pemerintah malah menyarankan untuk menjual lumpur kepada swasta.
Tentu realitas ini menggambarkan keburukan yang sama yang dilakukan oleh sejumlah pejabat yang melarang memanfaatkan kayu gelondongan yang menumpuk, bukti dari pembalakan liar. Padahal, semua itu berasal dari hutan yang terbawa arus longsor dan banjir saat bencana terjadi. Berdasarkan data yang ada kondisi pasca banjir bandang infrastruktur yang terputus belum sepenuhnya pulih. Hal ini membuat semakin berat kondisi yang harus dihadapi oleh rakyat Sumatra.
Dengan melihat kondisi ini, seharusnya penguasa lebih berempati kepada warga di wilayah bencana. Langkah yang lebih efektif yang seharusnya dilakukan oleh penguasa adalah dengan menindak tegas para pengusaha pelaku pembalakan liar dan para pejabat yang selalu menekan kebijakan untuk mengalih fungsikan lahan.
Seperti itulah potret penguasa sekuler kapitalis. Apa yang menjadi tindakan dan ucapan mereka adalah hasil dari pemahaman dan pemikiran mereka, termasuk kebijakan yang dikeluarkan. Maka, tidak heran kalau kebijakan salah prioritas sering lahir dari pemikiran mereka, karena yang menjadi fokus mereka dalam menjabat hanyalah cuan. Terlebih dibalik diterbitkannya setiap kebijakan ada peran pengusaha dalam mengendalikan sistem politik di negeri ini.
Maka perlu kita sadari bahwa keadaan ini merupakan konsekuensi dari penerapan sistem kapitalisme. Karena, pada faktanya yang menentukan kebijakan adalah pengusaha. Alhasil, setiap kebijakan yang dikeluarkan yang menentukan adalah para pengusaha demi kepentingan mereka.
Watak kapitalisme semakin jelas terlihat dengan adanya rencana mendulang cuan dari lumpur banjir bandang tersebut. Penguasa dalam sistem kapitalisme hanya sebagai regulator saja bagi pihak swasta. Ia melepas tanggung jawabnya sebagai pengurus urusan umat.
Dalam Islam bencana bukan hanya sekedar musibah semata tapi juga sebagai muhasabah. Tetapi, dalam sistem kapitalisme musibah adalah akibat dari keserakahan manusia yang tidak bertanggung jawab. Ia tidak mau diatur oleh aturan Sang Maha Pencipta. Islam mewajibkan setiap manusia tunduk pada aturan-Nya. Karena ketika manusia tunduk pada aturan Sang Maha Pencipta yang akan didapat adalah keberkahan untuk seluruh alam, bukan hanya bagi manusia tapi bagi seluruh penghuni muka bumi ini. Wallahu’alam bishshawab
Komentar