Pewarta : Anis
Koran SINAR PAGI, DEPOK,- Legislator Fraksi PKS DPRD Kota Depok, H. Bambang Sutopo , meminta Pemerintah Kota Depok lebih berhati-hati dalam merencanakan pembiayaan pembangunan di tengah seruan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Bambang menyoroti dua pos besar yang berpotensi menekan fiskal daerah: rencana penambahan utang Rp414 miliar dan anggaran pengadaan lahan Rp337 miliar.
Menurut Bambang, Pemkot harus menghitung secara matang kemampuan fiskal sebelum mengambil kebijakan pembiayaan baru.
Bagaimana itu membayar APBD ? Setahun ke depan itu seperti apa ? Jangan sampai kita tidak mampu membayar,” tegas Bambang saat selesai rapat Paripurna di Aula DPRD Senin (24/8/2026).
Ia menilai penambahan utang dan belanja besar-besaran di saat pendapatan daerah tidak naik signifikan adalah langkah yang berisiko.
Harusnya dikendalikan dulu , Jangan dulu ,APBD kita tidak naik-naik besar amat,” ujarnya.
Bambang berharap Wali Kota Depok menahan diri dan memprioritaskan program yang benar-benar mendesak serta berdampak langsung ke masyarakat.
Selain utang, Bambang juga menyoroti penggunaan Belanja Tidak Terduga / BTT sebesar Rp35 miliar.
Ia menekankan, BTT wajib digunakan secara transparan, terukur, dan hanya untuk keadaan darurat yang tidak bisa diprediksi. Bukan untuk menutup proyek yang seharusnya sudah direncanakan.
BTT Rp35 miliar. Mekanismenya tidak jelas, tiba-tiba ada kejadian longsor baru setahun langsung ditangani dengan BTT. Menurut saya tidak adil,” katanya.
Bagi Bambang, jika BTT dipakai untuk “menambal” kelalaian perencanaan, maka semangat kehati-hatian dalam mengelola keuangan daerah akan hilang.
Bambang juga mengingatkan agar kebijakan efisiensi diterapkan konsisten. Tidak tepat jika pos seperti perjalanan dinas ditekan, tetapi di sisi lain Pemkot justru menambah beban utang dan belanja pembangunan besar-besaran.
Efisiensi itu harus menyeluruh , Jangan tebang pilih. Kalau kita minta semua OPD hemat, maka perencanaan pembiayaan juga harus ikut hemat dan realistis,” tandasnya.
Ia mendorong Pemkot Depok menjadikan efisiensi sebagai budaya, bukan sekadar wacana. Dengan begitu, pembangunan tetap berjalan tetapi tidak mengorbankan kesehatan APBD jangka panjang.
Pemkot Depok kini ditantang membuktikan komitmen efisiensi. Bukan hanya menekan belanja kecil, tetapi juga berani menahan diri dari utang dan proyek besar yang belum mendesak , tutup Bambang.
Komentar