Pewarta : Anis.
Koran SINAR PAGI, DEPOK,- Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, meminta Pemkot Depok agar dana Belanja Tidak Terduga / BTT dicairkan secepatnya begitu warga menghadapi situasi darurat.
Ia mengingatkan, BTT bukan dana “tambal sulam” untuk proyek yang lupa dianggarkan.
Ade menegaskan fungsi utama BTT adalah merespons kejadian mendesak yang butuh tindakan instan dari pemerintah.
Kalau ada yang butuh penting dan mendesak, untuk itulah BTT disiapkan. Jadi jangan ditunda-tunda: rumah roboh, rumah kebakaran, longsor,”tegas Ade, Senin (24/8/2026).
Politisi PKS itu melarang keras BTT dipakai untuk kegiatan non-urgent.
Bukan untuk kegiatan yang luput diagendakan atau tidak dianggarkan dulu lalu tiba-tiba pakai BTT, padahal tidak urgent sekali,” lanjutnya.
Fokus Utama BTT:
1. Bencana tanah longsor
2. Rumah roboh
3. Insiden kebakaran
Dilarang untuk: Perbaikan jalan rusak dan proyek fisik biasa yang seharusnya masuk perencanaan awal.
Selain kebencanaan, Ade juga menyoroti persoalan ekonomi warga. Menurutnya, rata-rata biaya transportasi warga Depok mencapai Rp1,8 juta per bulan.
Ia mendorong Pemkot segera membenahi transportasi publik yang murah dan menjangkau semua wilayah sebagai solusi jangka panjang menekan biaya hidup.
Untuk jangka pendek, fokus infrastruktur 2026 masih di pelebaran jalan dan penataan simpang guna mengurai kemacetan.
Pembiayaan akan mengandalkan skema pinjaman daerah sekitar Rp400 miliar ditambah proyeksi SiLPA Rp300 miliar dari efisiensi anggaran.
Di akhir pernyataannya, Ade mengingatkan agar pembangunan tidak hanya dinikmati kelompok menengah yang vokal di media sosial.
Pembangunan harus untuk semua, tidak boleh ada yang tertinggal. Masyarakat menengah mungkin berisik di medsos saat macet, tapi ada warga yang bahkan tidak punya HP dan tidak bisa berisik,”ujarnya.
Ketika mereka sakit dan BPJS-nya terkendala, mereka mempertaruhkan nyawa. Kita berdosa kalau kebijakan pembangunan kita tidak menjangkau seluruh masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, APBD 2026 Kota Depok mengalokasikan BTT sebesar Rp67 miliar untuk antisipasi kejadian luar biasa.
Komentar