Pewarta : Tim Liputan
Koran SINAR PAGI,Majalengka,-Gubernur Jawa Barat menegaskan arah baru kebijakan pembangunan di Jawa Barat yang berfokus pada pelestarian lingkungan sekaligus penguatan ekonomi masyarakat di kawasan pedesaan, khususnya wilayah pegunungan dan daerah sumber air.
Menurut Dedi, pembangunan ke depan tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan industri di wilayah hilir, tetapi harus dimulai dari kawasan hulu yang menjadi pusat sumber daya alam dan kehidupan.
“Program reboisasinya merupakan suar atau seremoni. Upacaranya habis Rp 500 juta, nanamnya tidak ada yang jadi satu pun karena dimakan kambing,” kata Dedi saat sambutan di Hari Jadi Majalengka, Rabu (11/2/2026).
Sebagai salah satu solusi, lanjut Dedi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengubah pendekatan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan pelestarian hutan melalui skema ekonomi. Hal ini untuk mengentaskan kemiskinan agar tidak terjadi disparitas orang miskin dengan orang kaya yang terlalu jauh.
“Hari ini mulai di Kuningan, Ciremai, kemudian di Gunung Gede semuanya ditanemin. Tapi yang nanamnya digaji selama 4 tahun. Jadi satu orang itu harus urus 2 hektare dengan upah Rp 1,5 juta sampai Rp 2,5 juta. Karena itu cara menyelesaikan kemiskinan dan cara menyelesaikan problem kerusakan hutan,” papar Dedi.
Ia menegaskan, fokus pemerintah saat ini bukan sekadar reboisasi, melainkan pengentasan kemiskinan melalui program berbasis lingkungan seperti menanam pohon di kawasan resapan air dan puncak gunung.
Dedi juga mengingatkan, keberlangsungan kawasan industri di Jawa Barat sangat bergantung pada kelestarian sumber air dari pegunungan.
“Industri di Rebana akan mati, industri di Subang akan mati, industri di Karawang akan mati, industri di Cirebon akan mati, industri di Bekasi akan mati, kalau sumber airnya kering, yang berasal dari puncak-puncak gunung sebagai sumber air,” tegasnya.
Karena itu, Dedi menilai daerah penghasil air dan oksigen perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan pembangunan.
“Maka hitungannya adalah daerah penghasil air, debitnya harus mulai dihitung. Daerah penghasil oksigen, debitnya harus dihitung. Sebagai apa? Keadilan fiskal, sehingga nanti lemburnya tetap terurus, kotaknya tetap terjaga,” ujarnya.
Majalengka Didorong Bangun Desa Wisata Lingkungan
Dalam arah kebijakan tersebut, daerah seperti Majalengka yang memiliki kawasan pegunungan dan daerah aliran sungai didorong untuk mengembangkan pembangunan pedesaan berbasis lingkungan dan budaya.
“Yang mesti dilakukan oleh Majalengka adalah satu, peradaban bambu menjadi satu nilai-nilai ekosentrik bagi pembangunan pedesaan. Bagaimana caranya daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah aliran sungai, daerah-daerah yang menjadi pusat sumber-sumber daya air, pemerintah daerah segera membangun kampung-kampung yang memiliki nilai estetik pedesaan,” kata Dedi.
Komentar