Oleh: Asep Tapip Yani
Dosen Pascasarjana Universitas Mitra Bangsa Jakarta
Indonesia tampaknya tidak pernah kekurangan program pembangunan desa. Dari Koperasi Unit Desa (KUD), Inpres Desa Tertinggal, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Dana Desa, hingga berbagai program pemberdayaan ekonomi lainnya, desa selalu menjadi ruang yang menjanjikan sekaligus menantang bagi lahirnya kebijakan publik.
Kini, perhatian itu kembali hadir melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dengan target pembentukan puluhan ribu koperasi desa di seluruh Indonesia, program ini menghadirkan optimisme baru tentang kebangkitan ekonomi rakyat berbasis desa. Pemerintah menempatkan koperasi sebagai instrumen untuk memperkuat distribusi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperpendek rantai pasok, memperluas akses permodalan, dan memperkuat kemandirian desa.
Secara konseptual, gagasan tersebut sulit untuk ditolak. Koperasi merupakan salah satu pilar ekonomi yang paling dekat dengan semangat konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai fondasi pembangunan nasional. Para pendiri bangsa bahkan memandang koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk melindungi rakyat dari dominasi modal yang terkonsentrasi pada segelintir pihak.
Namun sebagaimana setiap kebijakan besar lainnya, pertanyaan penting tidak berhenti pada seberapa baik gagasannya. Pertanyaan yang lebih penting adalah: ke mana program ini akan bergerak? Apakah Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi kebangkitan ekonomi rakyat yang sesungguhnya? Apakah ia hanya menjadi wajah baru dari program-program lama yang berganti nama? Ataukah ia akan berkembang menjadi modal sosial dan politik yang berpengaruh pada masa depan?
Desa yang Selalu Menjadi Harapan
Sejak lama desa menempati posisi yang unik dalam pembangunan Indonesia.
Desa dipandang sebagai sumber ketahanan pangan, pusat kehidupan sosial, sekaligus basis ekonomi rakyat. Namun pada saat yang sama, desa juga menjadi ruang yang paling sering menerima berbagai eksperimen kebijakan pembangunan.
Setiap periode pemerintahan hampir selalu melahirkan program baru yang menjadikan desa sebagai titik masuk perubahan. Fenomena ini menunjukkan satu hal: semua pemerintah memahami bahwa masa depan Indonesia tidak mungkin dibangun tanpa kemajuan desa. Akan tetapi sejarah juga menunjukkan bahwa tidak semua program desa mampu bertahan lama. Sebagian berhasil meninggalkan jejak. Sebagian lagi perlahan menghilang bersama berakhirnya periode kekuasaan yang melahirkannya. Karena itu, pertanyaan paling penting bukanlah apakah program baru diperlukan, melainkan apakah program baru tersebut mampu membangun institusi yang kuat dan berkelanjutan.
Pelajaran dari Program-Program Sebelumnya
Dalam perspektif kebijakan publik, KDMP tidak lahir di ruang kosong. Indonesia memiliki pengalaman panjang dengan berbagai bentuk kelembagaan ekonomi desa. KUD pernah menjadi simbol pembangunan ekonomi pedesaan pada masanya. BUMDes pernah diproyeksikan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi lokal. Berbagai kelompok usaha masyarakat, koperasi sektoral, dan lembaga ekonomi desa juga pernah hadir dengan semangat yang sama. Sebagian berhasil berkembang. Namun tidak sedikit yang melemah setelah dukungan program berkurang.
Masalah yang berulang relatif serupa: rendahnya partisipasi anggota, lemahnya tata kelola, ketergantungan terhadap bantuan pemerintah, minimnya profesionalisme pengelolaan, dan kurang kuatnya model bisnis yang menopang keberlanjutan organisasi. Pelajaran tersebut penting karena keberhasilan sebuah koperasi tidak ditentukan oleh banyaknya koperasi yang dibentuk. Keberhasilannya ditentukan oleh kemampuan koperasi untuk hidup dari aktivitas ekonomi anggotanya sendiri. Koperasi yang sehat tumbuh karena kebutuhan. Bukan karena instruksi.
Di Antara Ekonomi dan Politik
Tidak dapat dipungkiri bahwa program sebesar KDMP memiliki dimensi ekonomi sekaligus dimensi politik. Dalam ilmu kebijakan publik, hal tersebut merupakan sesuatu yang lazim. Setiap program yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat hampir selalu menghasilkan keuntungan politik bagi pemerintah yang menjalankannya. Jalan yang dibangun menghasilkan pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.
Program perlindungan sosial membantu masyarakat sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah. Program pembangunan desa pun tidak berbeda. Karena itu, tidak tepat jika setiap kebijakan yang memiliki dampak politik langsung dicurigai sebagai agenda politik semata. Namun demikian, kewaspadaan publik tetap diperlukan. Sebab sejarah pembangunan menunjukkan bahwa tidak semua program dirancang dengan orientasi jangka panjang.
Sebagian program lebih kuat sebagai instrumen mobilisasi daripada sebagai instrumen transformasi. Perbedaannya sederhana:
- Transformasi membangun kapasitas masyarakat. Mobilisasi membangun ketergantungan masyarakat.
- Transformasi menciptakan kemandirian. Mobilisasi menciptakan loyalitas.
- Transformasi tetap hidup setelah program berakhir. Mobilisasi biasanya ikut berakhir ketika dukungan politik berakhir.
Di sinilah kualitas sesungguhnya sebuah kebijakan akan diuji.
Membangun Institusi, Bukan Sekadar Program
Ekonom peraih Nobel, Douglass North, pernah mengingatkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan sangat bergantung pada kualitas institusi. Negara dapat memiliki banyak program, tetapi tanpa institusi yang kuat, manfaat program sering kali tidak bertahan lama.
Pandangan ini relevan untuk membaca masa depan KDMP. Keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk. Tidak cukup pula diukur dari banyaknya pengurus yang dilantik. Yang jauh lebih penting adalah apakah koperasi tersebut mampu membangun tata kelola yang sehat, usaha yang produktif, dan partisipasi anggota yang kuat. Karena sesungguhnya masyarakat desa tidak membutuhkan koperasi yang hanya hidup di atas papan nama. Masyarakat membutuhkan koperasi yang benar-benar hidup dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.
Menunggu Ujian Sesungguhnya
Saat ini mungkin masih terlalu dini untuk menyimpulkan arah akhir Koperasi Desa Merah Putih. Program ini masih berada pada fase pembentukan dan konsolidasi. Namun ada satu hal yang patut menjadi perhatian bersama. Masalah terbesar pembangunan desa di Indonesia sesungguhnya bukan kekurangan program. Masalah terbesar kita adalah keberlanjutan program.
Kita sering berhasil meluncurkan kebijakan. Kita tidak selalu berhasil membangun institusi. Kita cukup piawai menciptakan program baru. Tetapi sering kesulitan memastikan program tersebut bertahan melampaui pergantian kepemimpinan.
Karena itu, ujian sesungguhnya bagi Koperasi Desa Merah Putih bukanlah seberapa cepat koperasi dibentuk. Bukan pula seberapa besar anggaran yang disalurkan. Ujian sesungguhnya adalah apakah koperasi-koperasi tersebut tetap hidup, produktif, dan bermanfaat lima, sepuluh, bahkan dua puluh tahun mendatang.
Melampaui Warna dan Nama
Pada akhirnya, sejarah pembangunan tidak akan menilai sebuah program dari warna yang dipilih atau nama yang disandangnya. Sejarah akan menilai dampaknya. Koperasi Desa Merah Putih mungkin dapat menjadi kebangkitan ekonomi rakyat berbasis desa. Ia juga bisa menjadi rebranding dari gagasan-gagasan lama yang pernah hadir sebelumnya. Bahkan tidak tertutup kemungkinan ia sekaligus menghasilkan keuntungan politik bagi para pengusungnya.
Namun ketiga hal tersebut bukanlah pertanyaan yang paling menentukan. Pertanyaan yang paling menentukan adalah apakah program ini berhasil membuat masyarakat desa menjadi lebih berdaya. Karena pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat warna koperasinya. Sejarah akan mengingat apakah koperasi itu berhasil mengubah kehidupan masyarakat desa. Dan di situlah ukuran sejati keberhasilan sebuah kebijakan publik.
Komentar