Oleh: Asep Tapip Yani
Dosen Pascasarjana Universitas Mitra Bangsa Jakarta
Barangkali persoalan terbesar demokrasi Indonesia hari ini bukanlah rendahnya partisipasi politik, melainkan tingginya mobilisasi politik. Rakyat semakin sering diajak memilih, tetapi tidak selalu diajak berpikir. Mereka semakin aktif dilibatkan dalam kontestasi politik, tetapi belum tentu semakin berdaya dalam mengontrol kekuasaan. Politik menjadi semakin ramai, sementara pendidikan politik justru berjalan tertatih-tatih.
Setiap pemilu kita menyaksikan jutaan orang bergerak. Baliho memenuhi jalan-jalan, kampanye membanjiri ruang digital, dan berbagai narasi politik diproduksi tanpa henti. Tingkat partisipasi pemilih dijadikan indikator keberhasilan demokrasi. Semakin banyak rakyat datang ke tempat pemungutan suara, semakin sehat demokrasi dianggap berjalan. Namun setelah seluruh keramaian itu berlalu, pertanyaan mendasarnya tetap sama: apakah demokrasi yang kita jalankan telah melahirkan warga negara yang semakin kritis, atau sekadar menghasilkan massa yang semakin mudah dimobilisasi?
Pertanyaan inilah yang membawa kita pada satu kenyataan yang sering luput dari perhatian. Persoalan utama kita mungkin bukan lagi kekurangan demokrasi, melainkan demokrasi yang berjalan tanpa demokratisasi. Demokrasi dan demokratisasi bukanlah dua istilah yang identik. Demokrasi adalah sistem, sedangkan demokratisasi adalah proses. Demokrasi dapat dibangun melalui konstitusi, lembaga politik, dan pemilu yang teratur. Sementara demokratisasi merupakan proses panjang untuk membentuk warga negara yang kritis, mandiri, partisipatif, serta memiliki kesadaran untuk mengawasi dan mengontrol kekuasaan.
Masalahnya, membangun demokrasi prosedural jauh lebih mudah dibandingkan membangun budaya demokrasi. Kita mungkin berhasil menyelenggarakan pemilu yang bebas dan damai, tetapi belum tentu berhasil melahirkan masyarakat yang demokratis.
Demokrasi yang Berhenti di Bilik Suara
Ilmuwan politik Robert A. Dahl mengingatkan bahwa demokrasi tidak cukup diukur dari keberadaan pemilu semata. Dalam konsep polyarchy, Dahl menjelaskan bahwa demokrasi yang sehat menuntut adanya partisipasi warga yang efektif, akses terhadap informasi yang beragam, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, serta kemampuan rakyat untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan.
Dengan kata lain, demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin. Demokrasi juga tentang kemampuan rakyat mengontrol para pemimpinnya. Sayangnya, dalam banyak praktik politik modern, demokrasi sering berhenti di bilik suara. Rakyat dianggap penting sebelum pemilu. Setelah pemilu selesai, perhatian terhadap rakyat sering kali ikut selesai. Politisi mendatangi warga ketika membutuhkan suara. Setelah memperoleh kekuasaan, jarak antara penguasa dan rakyat kembali melebar. Rakyat diberi hak memilih, tetapi tidak selalu diberi ruang menentukan. Rakyat dihitung suaranya, tetapi tidak selalu didengar suaranya. Di sinilah demokrasi prosedural sering kehilangan substansinya.
Dari Pendidikan Politik Menuju Mobilisasi Politik
Idealnya, demokrasi menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Politik seharusnya membantu warga memahami persoalan publik, membangun kesadaran kritis, dan memperkuat kemampuan mengambil keputusan secara rasional. Namun yang berkembang belakangan justru menunjukkan gejala yang berbeda. Politik lebih banyak berfungsi sebagai instrumen mobilisasi dibandingkan pendidikan. Yang dibangun bukan kesadaran politik, melainkan loyalitas politik. Yang diperkuat bukan kemampuan berpikir, melainkan keberpihakan.
Rakyat tidak selalu diajak memahami persoalan bangsa secara mendalam. Mereka lebih sering diarahkan untuk mendukung tokoh, kelompok, atau identitas tertentu. Perdebatan program sering kalah oleh pertarungan slogan. Argumentasi sering dikalahkan oleh propaganda. Substansi tenggelam di bawah sensasi.
Fenomena ini semakin menguat di era media sosial ketika algoritma lebih menyukai konten yang memancing emosi dibandingkan pemikiran yang mendalam. Kemarahan lebih cepat viral daripada gagasan. Ketakutan lebih mudah menyebar daripada pengetahuan. Kebencian lebih mudah dimobilisasi daripada rasionalitas. Akibatnya, demokrasi perlahan berubah menjadi industri mobilisasi massa.
Ketika Warga Negara Menjadi Kerumunan
Alexis de Tocqueville, pengamat demokrasi terkemuka asal Prancis, pernah mengingatkan tentang bahaya yang ia sebut sebagai tyranny of the majority atau tirani mayoritas. Dalam masyarakat demokratis, mayoritas dapat menjadi kekuatan yang begitu dominan sehingga suara-suara berbeda kehilangan ruang untuk hidup.
Peringatan Tocqueville terasa semakin relevan saat ini. Media sosial sering menciptakan tekanan agar orang berpikir seragam. Mereka yang berbeda pandangan tidak jarang dicap, diserang, atau dikucilkan. Padahal demokrasi justru membutuhkan keberagaman gagasan. Demokrasi tumbuh melalui dialog, bukan penyeragaman.
Dalam situasi seperti itu, warga negara berisiko berubah menjadi kerumunan. Mereka tidak lagi bertanya, melainkan mengikuti. Mereka tidak lagi mengkritisi, melainkan membela. Mereka tidak lagi menilai kebijakan, melainkan mempersonifikasikan politik pada figur tertentu. Demokrasi kehilangan warga negara dan hanya menghasilkan massa.
Demokrasi yang Dikuasai Oligarki
Persoalan semakin kompleks ketika demokrasi berhadapan dengan kekuatan oligarki. Secara formal, rakyat memang memilih pemimpin. Namun dalam praktiknya, proses politik sering dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang memiliki akses terhadap modal ekonomi, jaringan kekuasaan, dan sumber daya yang jauh lebih besar dibandingkan masyarakat biasa.
Guillermo O’Donnell menyebut fenomena ini sebagai delegative democracy. Dalam sistem seperti ini, rakyat memang memilih pemimpin secara demokratis. Akan tetapi setelah pemilu selesai, kekuasaan cenderung terkonsentrasi pada elite yang merasa memperoleh mandat penuh tanpa kontrol yang memadai dari publik. Rakyat hadir pada saat pemilihan. Elite hadir dalam proses pengambilan keputusan. Kedaulatan rakyat akhirnya berhenti sebagai slogan konstitusional, bukan realitas politik sehari-hari.
Demokrasi Tanpa Kebebasan
Fareed Zakaria memperingatkan munculnya fenomena illiberal democracy, yakni kondisi ketika pemilu tetap berlangsung, tetapi kebebasan sipil, supremasi hukum, dan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan justru mengalami kemunduran. Pemilu tetap ada tetapi kontrol publik melemah. Kritik masih diperbolehkan tetapi tidak selalu didengar. Partisipasi dibuka tetapi pengaruh rakyat mengecil. Demokrasi hidup secara administratif, tetapi kehilangan jiwa demokratisnya.
Demokratisasi sebagai Proses Pembebasan
Paulo Freire, filsuf pendidikan asal Brasil, meyakini bahwa pendidikan harus menjadi proses pembebasan, bukan proses penjinakan. Manusia harus dididik menjadi subjek yang sadar dan kritis, bukan sekadar objek yang menerima instruksi.
Prinsip yang sama berlaku dalam demokrasi. Demokrasi tidak membutuhkan massa yang patuh. Demokrasi membutuhkan warga negara yang sadar. Demokrasi tidak membutuhkan pengikut yang selalu setuju. Demokrasi membutuhkan masyarakat yang mampu bertanya, mengkritik, dan mengoreksi. Dengan demikian, demokratisasi sesungguhnya adalah proses pemberdayaan warga negara, bukan proses pengerahan warga negara.
Menyelamatkan Roh Demokrasi
Pada akhirnya, tantangan terbesar demokrasi Indonesia bukanlah bagaimana menghadirkan rakyat ke TPS, melainkan bagaimana menghadirkan kesadaran kritis ke dalam kehidupan publik. Kita perlu lebih banyak pendidikan politik daripada pemasaran politik. Lebih banyak dialog daripada propaganda. Lebih banyak pemberdayaan daripada mobilisasi. Karena demokrasi tidak diukur dari seberapa sering rakyat dipanggil untuk memilih. Demokrasi diukur dari seberapa besar rakyat mampu mengawasi kekuasaan setelah pemilihan selesai.
Kita mungkin telah berhasil membangun demokrasi sebagai prosedur. Namun pekerjaan besar kita berikutnya adalah membangun demokratisasi sebagai budaya. Sebab tanpa demokratisasi, demokrasi hanya akan menjadi ritual lima tahunan yang ramai oleh mobilisasi, tetapi miskin emansipasi. Dan ketika rakyat lebih sering digerakkan daripada diberdayakan, demokrasi perlahan kehilangan makna terdalamnya: menghadirkan warga negara yang merdeka, bukan sekadar massa yang patuh.
Komentar