Pewarta: Jeky Epsa
koransinarpagionline.com | Sumedang – Semangat membangun Sumedang yang bersih, berintegritas, dan terbebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) kembali digaungkan dalam Diskusi Panel yang digelar oleh Gerakan Penyelamatan Harta Negara Republik Indonesia ( GPHN RI ) DPD Sumedang dengan Ketua Panitia Pelaksana, Cece Raita Suryanegara, S.E.
Mengusung tema “Mencari Jati Diri Sumedang yang Bersih dan Bebas dari Praktik KKN”, kegiatan tersebut berlangsung di Aula SMK Pemuda Sumedang, Kamis (11/06/2026), dengan menghadirkan sejumlah narasumber dan peserta dari berbagai unsur masyarakat diantaranya, dari Badan Kepegawaian Pemerintah dan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM) Sumedang, dari Inspektorat Kabupaten Sumedang, juga dari Kepala Lapas Kls II Sumedang, dan juga Bunda Eni.
Salah satu pesan penting disampaikan oleh Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes, atau yang akrab disapa Bunda Eni, mantan Anggota DPD RI asal Jawa Barat sekaligus tokoh Sumedang yang konsisten menyuarakan pentingnya gerakan antikorupsi.
Dalam paparannya, Bunda Eni menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, pencegahan korupsi harus dimulai dari kesadaran moral setiap individu yang mendapatkan kepercayaan untuk memegang jabatan.
“Jabatan itu amanah. Jangan pernah menjadikan jabatan sebagai kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompok. Seorang pemimpin harus mampu memberikan contoh melalui kejujuran, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada masyarakat,” tegas Bunda Eni.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga pemerintahan daerah, untuk kembali menggali dan menerapkan nilai luhur budaya Sumedang melalui falsafah “Insun Medal Insun Madangan.”
Menurutnya, falsafah tersebut memiliki makna mendalam bahwa seorang pemimpin harus hadir sebagai penerang, menjadi teladan, serta membawa manfaat bagi masyarakat luas.
“Insun Medal Insun Madangan bukan hanya semboyan, tetapi harus menjadi pedoman dalam kehidupan dan pemerintahan. Pemimpin harus berada di depan memberikan contoh, bukan mengambil keuntungan dari amanah yang diberikan rakyat,” ujarnya.
Bunda Eni juga mendorong masyarakat agar tidak bersikap apatis terhadap berbagai dugaan penyimpangan yang terjadi di lingkungan sekitar. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi salah satu kekuatan utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.
“Budaya diam terhadap korupsi harus dihentikan. Apabila ada dugaan penyimpangan, masyarakat harus berani menyampaikan laporan melalui jalur yang benar dan ikut mengawal prosesnya secara bertanggung jawab,” katanya.
Ia mencontohkan adanya kasus yang pernah mencuat di wilayah Sanca sebagai pembelajaran bahwa pengawasan publik sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
Lebih lanjut, Bunda Eni berharap gerakan bersama melawan korupsi dapat menjadi momentum bagi Kabupaten Sumedang untuk menemukan kembali jati dirinya sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, gotong royong, dan integritas.
“Sumedang harus menjadi daerah yang bermartabat. Kemajuan tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari karakter pemimpin dan masyarakatnya yang bersih dari praktik korupsi,” pungkasnya.
Melalui Diskusi Panel GPHN RI tersebut, diharapkan lahir komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, media, dan berbagai elemen lainnya untuk mewujudkan Sumedang yang transparan, berintegritas, dan bebas dari praktik KKN. ***
Komentar