Pewarta : Tim Liputan
Koran SINAR PAGI,Jakarta,- Pemerintah menyiapkan skema kerja fleksibel (WFA) bagi ASN dan opsi pembelajaran daring untuk menekan konsumsi BBM serta mendukung program Hemat BBM di sektor layanan publik, yang ditargetkan berlaku mulai April 2026.
Kebijakan ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis Kebijakan Penghematan BBM yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno secara daring, Senin (16/3/2026) untuk mendukung inisiatif Hemat BBM.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk merumuskan langkah efisiensi energi di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Melansir Suara.com jaringan BeritaManado.com, Pratikno menegaskan kebijakan penghematan energi harus dirancang secara terukur dan berbasis data agar tidak mengganggu layanan kepada masyarakat, termasuk proses belajar mengajar.
“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar Pratikno.
Lima Strategi Penghematan Energi Lintas Instansi
Dalam rapat tersebut, pemerintah menyepakati lima strategi utama untuk menekan konsumsi BBM lintas instansi:
- penerapan skema kerja fleksibel atau flexible working arrangement bagi ASN,
- penguatan platform digital untuk mendukung efektivitas kerja,
- pembatasan mobilitas perjalanan dinas,
- penghematan energi dalam operasional gedung perkantoran,
- serta penyesuaian metode pembelajaran antara daring dan luring sesuai karakteristik mata pelajaran.
Meski demikian, kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka demi menjaga kualitas proses belajar, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan.
Distribusi MBG hingga Akses Internet Masih Dikaji
Pemerintah juga mencatat sejumlah isu yang masih memerlukan kajian lanjutan, di antaranya mekanisme distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika pola kehadiran siswa berubah akibat pembelajaran daring, serta skema pembiayaan alternatif untuk mendukung akses internet bagi peserta didik.
“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” kata Pratikno.
Hasil rapat koordinasi selanjutnya akan dirumuskan dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto, memuat gambaran konsumsi energi di sektor pembangunan manusia dan kebudayaan sekaligus rekomendasi langkah penghematan BBM yang siap diterapkan pemerintah mulai April 2026.
Komentar