Kejaksaan Negeri Cibinong jangan hanya fokus terhadap Proyek RSUD Parung beragam indikasi lain perlu di tuntaskan guna menjawab keraguan publik terhadap APH
Pewarta: Frans Ganyang
Koran SINAR PAGI,Kab.Bogor,- Guna mewujudkan laju dan terciptanya pemerintahan dan birokrasi yang bersih di lingkungan pemerintahan kabupaten bogor, aparat penegak hukum (aph) di minta serus supaya tidak omon – omon belaka, khususnya kepada kejaksaan negri cibinong maupun tipikor polres bogor sebagai wujud nyata akan penegakan supremasi hukum, sekaligus guna menjawab keraguan publik akhir – akhir ini terkait keperkasaan aph di bumi tegar beriman dalam memberantas beragam bentuk tipikor.
Bukankah dengan kewenangan “super vower” kedua lembaga tersebut dapat memberikan atensi selain untuk meminimalisir terjadinya berbagai indikasi tindakan korup yang menggerogori uang negara juga dapat menuntaskan berbagai kasus selain demi pemulihan keuangan negara juga agar dapat menjerat bagi oknum yang terlibat sesuai hukum yang berlaku.
Seperti diketahui, saat ini pihak kejaksaan sedang menindak lanjuti dan memeriksa berbagai pihak yang terlibat terkait temuan berdasarkan hasil audit bpkp pusat dimana kala itu terjadi ketimpangan antara hasil audit yang di lakukan oleh pihak kejaksaan yang nilainya sangat gatastis kala itu seputar proyek RSUD parung yang di sinyalir telah terjadi penyimpangan.
Di harapkan kepada aph jangan hanya berhenti sebatas proyek rsud parung semata, beragam indikasi yang perlu di dalami meliputi,” proyek meubeler untuk seluruh desa di kab bogor di tubuh DPMD yang mana proyek tersebut secara tiba – tiba lolos meskipun tampa perencanan sebelumnya dan berbau nuansa politis, proyek tv led digital dinas pendidikan yang sempat heboh ( kasus kpk gadugan) di mana indikasi “markup” harga satuan kisaran 35 – 45 % dimana ada upaya suap oleh para pejabat disdik kala itu untuk meredam kasus di maksud dan para pejabat yang diduga terlibat belum tersentuh hukum sedangkan seharusnya antara pemberi dan penerima suap mendapatkan perlakuan yang sama, proyek pengadaan mobil siaga desa anggaran tahun 2016 / 2017 yang patut diduga kuat telah menimbulkan kebocoran apbd hingga miliaran rupiah dalam prakteknya ada dugaan para oknum kades dengan sengaja membelanjakan unit tahun tua dan kala itu menjadi salah satu proyek strategis pemkab dimasa kepemimpinan ade yasin selaku bupati bogor. Belum lagi ditambah adanya isu terkait oknum yang mengaku orang dekat kekuasaan yang mana selain dapat mengondisikan berbagai proyek di lingkungan skpd konon katanya juga dapat mengatur dan menempahkan posisi pejabat guna membangun koneksi.
Dalam waktu dekat kami akan melakukan audensi dengan aparat penegak hukum guna memberikan suport sekaligus wujud nyata sebagai bentuk dukungan demi terciptanya kemitraan yang berkesinambungan kedepan. Tegasnya
Komentar