oleh

Ribuan Korban Econext Menangis di Luar, Tiga Terdakwa Sembunyi di Balik Layar: Sidang di PN Cibinong Dinilai Kehilangan Wajah Keadilan

Pewarta : Anis.

Koran SINAR PAGI, Kab. Bogor,- Bukan lagi soal eksepsi. Bukan lagi soal pasal. Bagi ribuan korban PT Econext Ventures Indonesia, sidang di Pengadilan Negeri Cibinong, Selasa lalu, adalah soal satu hal yang paling sederhana: mereka ingin menatap wajah orang yang telah mengambil uang mereka.

Tapi yang mereka dapat justru sebaliknya. Layar sidang online yang gelap. Suara yang putus-putus. Dan tiga nama terdakwa — R. Pandji Wiyanto, Florencia Vany, dan Stephanie Kristie Budiman — yang hanya dibacakan namanya, tanpa pernah terlihat wajahnya.

“Korban datang dari Tangerang Selatan, dari Jakarta, dari Bogor, jauh-jauh ke Cibinong. Mereka ingin lihat, apakah orang yang menipu mereka itu benar-benar ada, benar-benar ditahan. Tapi yang muncul cuma layar kosong,” ujar Roy, salah satu tim kuasa hukum korban.

Perdebatan soal sidang online vs offline memang secara teknis dibolehkan. Tapi bagi korban, ini bukan soal teknis.
“Jaksa punya kewenangan penuh untuk menghadirkan terdakwa. Hakim tidak boleh melarang. Jadi kalau jaksa mau, bisa dihadirkan. Tidak ada Covid, tidak ada darurat,” tegas Roy.

Yang membuat korban semakin geram adalah alasan yang beredar di lorong pengadilan: anggaran.
Alasan bahwa tidak ada biaya untuk membawa terdakwa dari rutan ke ruang sidang yang jaraknya tidak jauh dari PN Cibinong itu dianggap sebagai penghinaan bagi korban yang kerugiannya sudah mencapai puluhan miliar.

“Kalau alasannya bujet, ya mau diapakan? Mau kita audit? Kasus ini sudah viral, korbannya ribuan, kerugiannya Rp13,1 miliar yang melapor saja, totalnya ditaksir lebih dari Rp25 miliar. Masa untuk menghadirkan tiga orang saja tidak ada anggaran?” sindir kuasa hukum korban lainnya.

Bagi Aloy, korban asal Tangerang Selatan yang mengawal kasus ini sejak 2024, sidang tanpa wajah terdakwa itu terasa seperti sidang hantu.
“Kami yang ditipu, kami yang datang, kami yang menunggu berjam-jam. Mereka yang menipu, malah tidak terlihat. Di mana keadilannya?” kata Aloy.

Jika di luar ruang sidang korban menangis, di dalam ruang sidang justru terjadi drama lain.
Eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan kubu terdakwa bukannya menjawab dakwaan, tapi justru melempar tanggung jawab ke sosok misterius: seorang CEO asing” yang disebut-sebut sebagai otak utama, namun namanya tidak pernah dibuka secara jelas.

“Mereka minta kami transparan soal bukti. Mereka minta bukti kami dibuka semua. Tapi giliran mereka, mereka sembunyi di balik nama orang luar negeri yang tidak jelas siapa. Itu namanya lempar batu sembunyi tangan,” ujar Aloy kecewa.

Padahal, menurut Aloy, yang membuat ribuan orang percaya dan menyetor uang sejak Mei hingga September 2025 di Sentul City itu bukan si CEO asing yang tak pernah muncul itu. Tapi janji-janji yang diucapkan langsung oleh para terdakwa di depan korban.

“Dulu dibilang sudah bersertifikasi ALUDI, sudah diawasi OJK, investasi hijau, daur ulang plastik, panel surya. Semua terdengar resmi. Semua terdengar aman. Ternyata semua scamming,” ungkap Aloy.

“Yang bicara di depan kami itu mereka. Yang meyakinkan kami itu mereka. Sekarang giliran dituntut, yang salah orang lain yang di luar negeri?”

Kemarahan korban tidak hanya tertuju ke terdakwa dan jaksa. PN Cibinong pun ikut disorot.
Sampai hari sidang digelar, laman resmi PN Cibinong untuk perkara Nomor 673/Pid.B/2026/PN Cbi itu disebut tidak pernah diperbarui. Jadwal tidak ada, perubahan jadwal tidak diumumkan.

“Jangan sampai kami tahu jadwal sidang hanya karena kami pakai lawyer. Bagaimana dengan korban yang tidak punya lawyer? Mereka harus tahu dari mana? Website pengadilan itu kan untuk publik, bukan untuk pajangan,” keluh Aloy.

Bagi korban, transparansi jadwal adalah hal paling dasar dari pengadilan yang terbuka. Jika jadwal saja tidak transparan, bagaimana mereka bisa percaya prosesnya akan transparan?

Meski secara hukum korban bukan pihak dalam perkara pidana — penuntutan adalah wilayah jaksa — tim kuasa hukum korban menegaskan mereka tidak akan diam.

Setelah melayangkan surat keberatan atas permohonan penangguhan penahanan para terdakwa, mereka kini mengagendakan audiensi resmi ke Kejaksaan Negeri pada Rabu mendatang.
Satu tuntutan utama yang akan dibawa: hadirkan ketiga terdakwa secara fisik di sidang berikutnya.

“Kami tidak bisa intervensi penuntutan jaksa, kami paham. Tapi kalau ada hal yang merugikan korban, kami akan bersurat. Kami akan datang ke Kejari. Kami akan minta terdakwa dihadirkan langsung,” pungkas kuasa hukum korban.
Bagi Aloy dan ribuan korban lainnya, perjuangan ini bukan lagi sekadar soal uang Rp13,1 miliar yang hilang. Ini soal harga diri.

“Mereka bisa sembunyi di balik layar hari ini. Tapi mereka tidak bisa sembunyi selamanya dari keadilan. Hukuman harus setimpal, dan hak kami wajib dikembalikan,” tutup Aloy sambil meninggalkan gedung PN Cibinong.

Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *