Untuk Aparat Penegak Hukum (APH) : Kasus Econext Adalah Alarm, Jangan Biarkan Rakyat Jadi Korban Lagi

Pewarta : Anis.

Koran SINAR PAGI, CIBINONG,- Jika ada satu pelajaran paling pahit dari kasus PT Econext Ventures Indonesia, inilah pelajarannya: masyarakat bisa ditipu bukan karena bodoh, tapi karena negara terlambat hadir.
Di Pengadilan Negeri Cibinong, tiga orang kini diadili. R. Pandji Wiyanto sebagai pendiri, Florencia Vany sebagai Direktur Marketing, dan Stephanie Kristie Budiman sebagai tenaga marketing. Perkara Nomor 673/Pid.B/2026/PN Cbi
Mereka didakwa menipu masyarakat dengan kedok investasi energi hijau. Modusnya rapi, legalitasnya terlihat resmi, janjinya manis.

*Negara Harus Hadir Lebih Cepat*

Faktanya, menurut dakwaan Jaksa, antara 6 Mei hingga September 2025, di Sentul City, Kabupaten Bogor, para terdakwa menjalankan perusahaan dengan akta notaris dan pengesahan Kemenkum, namun mengklaim izin OJK yang ternyata fiktif.
Mereka menjual proyek daur ulang plastik dan panel surya. Mereka menggelar sosialisasi dan arisan. Mereka menjanjikan keuntungan harian hingga bulanan.
Masyarakat percaya. Andrian Relat Bunarto dan Antoni Santoso Bunarto termasuk yang percaya setelah presentasi di Menara 165, Jakarta Selatan.

Lalu, September 2025, semuanya runtuh. Aplikasi h5.econextventure.com tidak bisa diakses. Kantor tutup. Kontak hilang. Modal raib.
Kerugian di Polda Metro Jaya saja Rp13.107.233.266. Total secara nasional ditaksir lebih dari Rp25 miliar. Itu bukan sekadar angka. Itu uang sekolah anak, uang pensiun, uang usaha keluarga.

*Suara Korban Adalah Tuntutan Hukum*

Para korban datang ke PN Cibinong bukan untuk membuat keributan. Mereka datang untuk mengingatkan hukum agar bekerja.
Mereka menolak penundaan penahanan melalui surat keberatan di PTSP PN Cibinong. Mereka menolak restorative justice karena selama lebih dari 1 tahun tidak ada itikad baik dari terdakwa.
Korbannya bukan satu wilayah, tapi dari berbagai wilayah. Sudah terlalu banyak korbannya.”
Sampai detik ini sudah 1 tahun, mereka tidak pernah memikirkan untuk berdamai dengan para korban.”

Mereka juga mempertanyakan lambannya penanganan di Polda Metro Jaya yang sudah 1 tahun 2 bulan tanpa kejelasan status tersangka, sementara Polda Jawa Barat berhasil membawa kasus ini ke pengadilan.
Dengan slogan Kapolri ‘Polisi bersama rakyat’, kita berharap Polda Metro menyikapinya lebih serius lagi.”

*Pesan Tegas untuk APH*

Kasus ini adalah panggilan untuk seluruh Aparat Penegak Hukum: Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan.

1. Jangan tunggu korban melapor beramai-ramai baru bergerak. Investasi bodong harus dicegah sejak awal, bukan setelah uang rakyat habis.

2. Jangan beri ruang bagi pelaku untuk menghilang. Penahanan, penyitaan aset, dan penelusuran aliran dana harus dilakukan cepat dan tegas.

3. Jangan jadikan restorative justice sebagai jalan pintas pelaku. Damai hanya bermakna jika kerugian korban dipulihkan, bukan jika pelaku lolos dari hukuman.

4. Hukum harus memberi efek jera. Jika pelaku hanya dihukum ringan, maka besok akan lahir Econext baru dengan nama baru dan modus baru.

Korban hanya menuntut satu hal yang sangat sederhana:
Keadilan yang seadil-adilnya, hukuman seberat-beratnya. Akibat perbuatan mereka, kami sekarang dalam krisis ekonomi.”

Untuk APH, ini bukan sekadar perkara. Ini adalah amanah untuk melindungi rakyat.
Jangan biarkan masyarakat kembali menjadi korban. Tegakkan hukum dengan cepat, tegas, dan berpihak pada korban. Karena ketika hukum lambat, yang menang adalah penipu. Ketika hukum tegak, yang selamat adalah rakyat.