Hutan Bukan Ladang Cuan, Rakyat Jangan Jadi Korban!

Oleh: Heni Ruslaeni (Aktivis Muslimah)

Hujan mulai membasahi bumi, hawa panas perlahan mereda, dan udara kembali terasa sejuk. Sekilas, alam seolah telah kembali baik-baik saja. Namun, jangan buru-buru menganggap ancaman telah berakhir! Sebab, di balik tanah yang tampak basah, bara api masih bisa bersembunyi. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum tentu benar-benar padam hanya karena hujan mulai turun. Api yang tersimpan di bawah permukaan tanah gambut justru menyimpan potensi kebakaran susulan ketika kondisi kembali kering.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa jumlah titik karhutla mulai menurun seiring turunnya hujan. Namun, kebakaran di bawah permukaan tanah gambut masih berpotensi bertahan. Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Dr. Daryono, menjelaskan bahwa hujan memang membantu memadamkan kebakaran di permukaan, tetapi tidak selalu mampu menjangkau bara api yang tersimpan di dalam gambut. Kondisi ini memungkinkan api bertahan di bawah permukaan tanah meskipun bagian atasnya telah basah. Ketika kondisi kembali kering, bara tersebut berpotensi memicu kebakaran susulan. Berkurangnya titik api bukan jaminan bahwa ancaman karhutla telah berakhir.

Karhutla juga menyimpan ancaman berantai terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Kerusakan hutan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan fungsi lingkungan dalam menjaga tata air. Lahan pertanian berisiko rusak, sumber air dapat terganggu, dan produksi pangan terancam. Petani berpotensi kehilangan lahan sekaligus sumber penghidupannya. Sementara itu, masyarakat harus menghadapi ancaman berkurangnya ketersediaan air bersih dan pangan. Jika kondisi ini terus berulang tanpa penanganan menyeluruh, bukan tidak mungkin persoalan karhutla berkembang menjadi krisis pangan dan air.

Kerusakan lingkungan tidak bisa dilepaskan dari paradigma pembangunan yang menjadikan keuntungan materi sebagai orientasi utama. Dalam sistem kapitalisme sekuler, sumber daya alam cenderung dipandang sebagai komoditas ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Tidak heran, karhutla tidak dapat di pisahkan dari sistem ekonomi yang memberi ruang sangat besar bagi eksploitasi SDA.

Memang, tidak setiap peristiwa karhutla dapat serta-merta dikaitkan dengan aktivitas korporasi. Namun, ketika kepentingan modal memperoleh ruang besar dalam pengelolaan sumber daya alam, keselamatan lingkungan dan kemaslahatan rakyat tidak menjadi pertimbangan utama, melainkan kerusakan ekologis berpotensi terus berulang. Logika kapitalisme yang mengukur keberhasilan dari pertumbuhan ekonomi dan keuntungan materi telah membuka peluang lahirnya kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan ekonomi daripada kelestarian alam. Akibatnya, keuntungan dapat dinikmati segelintir pihak, sedangkan risiko kerusakan justru ditanggung masyarakat luas.

Ketika terjadi kerusakan, rakyat harus menghirup asap, kehilangan lahan produktif, menghadapi ancaman kekurangan air, bahkan terancam kehilangan sumber pangan. Negara pun tidak cukup hanya hadir ketika bencana terjadi melalui pemadaman dan pembagian bantuan. Negara harus hadir sejak awal untuk memastikan pengelolaan alam tidak menjadi pintu masuk bagi kerusakan yang mengorbankan kehidupan rakyat.

Dalam Islam, negara bukan sekadar regulator yang menyerahkan pengelolaan sumber daya alam kepada mekanisme pasar, melainkan ra’in (pengurus urusan rakyat) sekaligus pelindung yang bertanggung jawab atas kemaslahatan mereka. Rasulullah saw. bersabda:

“Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Kepemimpinan bukanlah jalan untuk mengejar keuntungan atau sekadar menjalankan kekuasaan, melainkan amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Karena itu, negara dalam Islam wajib menjadikan syariat sebagai landasan setiap kebijakan, termasuk dalam pengelolaan hutan dan penanggulangan bencana.

Negara tidak boleh menunggu bencana datang baru bergerak. Upaya pencegahan harus menjadi bagian penting dari tanggung jawab kepemimpinan. Pengawasan kawasan hutan harus dilakukan secara serius, tata kelola lahan harus memperhatikan keseimbangan lingkungan, dan kawasan rawan kebakaran harus dipantau secara berkala. Negara juga wajib menyediakan tenaga ahli, teknologi, sarana pemadaman, serta anggaran yang memadai. Ketika karhutla terjadi, seluruh kemampuan negara harus dikerahkan untuk menangani kebakaran hingga tuntas, termasuk memastikan bara yang tersimpan di dalam lahan gambut tidak kembali memicu kebakaran.

Sehingga, pengelolaan hutan wajib terikat dengan hukum syarak, bukan tunduk pada kepentingan pemilik modal. Hutan merupakan bagian dari sumber daya alam yang memiliki fungsi ekologis dan berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Pemanfaatannya tidak boleh dilakukan secara serampangan hingga menimbulkan kerusakan dan membahayakan kehidupan manusia. Islam melarang segala bentuk kerusakan di muka bumi. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-A’raf ayat 56:
“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.”

Manusia tidak memiliki kebebasan mutlak untuk mengeksploitasi alam sesuka hati. Kekayaan alam harus dikelola sesuai ketentuan Allah Swt. dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kemaslahatan umat. Negara berkewajiban mengatur pemanfaatannya agar tidak menjadi alat pemusatan kekayaan di tangan segelintir orang.

Dalam sistem Islam, negara juga bertanggung jawab menjamin kebutuhan dasar rakyat, terutama ketika bencana mengganggu kehidupan mereka. Pangan, air bersih, dan pelayanan kesehatan tidak boleh diserahkan begitu saja kepada kemampuan individu ataupun mekanisme pasar. Negara wajib memastikan masyarakat terdampak tetap memperoleh makanan, akses air bersih, dan layanan kesehatan yang layak. Petani yang kehilangan lahan dan masyarakat yang kehilangan mata pencaharian juga harus mendapatkan penanganan dan bantuan pemulihan. Tanggung jawab negara tidak berhenti ketika api berhasil dipadamkan, tetapi berlanjut hingga lingkungan dan kehidupan rakyat kembali pulih.

Untuk menjalankan seluruh tanggung jawab tersebut, negara mengelola keuangan melalui Baitulmal dengan sumber pemasukan yang dibenarkan syariat. Dengan demikian, penanggulangan bencana, pemulihan lingkungan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi bagian dari tanggung jawab negara, bukan sekadar program bantuan yang bergantung pada pertimbangan keuntungan ekonomi.

Oleh karena itu, hujan yang turun seharusnya bukan alasan untuk melupakan bahaya, melainkan momentum untuk mengevaluasi bagaimana alam dikelola dan bagaimana negara menjalankan tanggung jawabnya. Sebab, persoalan karhutla bukan hanya tentang api yang membakar hutan, tetapi juga tentang paradigma yang menentukan arah pengelolaan kekayaan alam. Selama keuntungan materi masih menjadi orientasi utama, sementara keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan ditempatkan di belakang kepentingan ekonomi, ancaman kerusakan akan terus membayangi kehidupan masyarakat.

Umat perlu menyadari bahwa kerusakan alam tidak cukup diselesaikan dengan penanganan teknis, tetapi membutuhkan perubahan mendasar pada sistem yang mengatur kehidupan. Islam bukan sekadar menawarkan seruan untuk menjaga lingkungan, melainkan memiliki seperangkat aturan yang mengatur kepemilikan, pemanfaatan sumber daya alam, tanggung jawab negara, hingga pemenuhan kebutuhan rakyat. Sudah saatnya pengelolaan alam dikembalikan pada aturan Allah Swt., bukan dikendalikan oleh keserakahan manusia. Sebab, hutan bukan ladang cuan bagi segelintir pihak, alam bukan komoditas tanpa batas, dan rakyat bukan korban yang harus terus-menerus membayar mahal akibat kerusakan lingkungan.

Wallahu a’lam bish-shawab.