Ruang Terbuka BPN-Wartawan Kota Depok, Dari Isu Klarifikasi Hingga 6 Wilayah Layanan Baru

Pewarta : Anis

Koran SINAR PAGI, DEPOK,- Suasana Aula Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berbeda dari biasanya, Selasa (15/09/2026). Aroma kopi menyeruak, namun diskusi berlangsung serius.
Dalam forum “Ruang Terbuka Bersama Media”Kepala Kantor BPN Kota Depok, Budi Jaya, mengumpulkan puluhan wartawan cetak, online, dan elektronik. Ia menegaskan, pertemuan ini bukan sekadar temu kangen.
Ini bukan sekadar ngopi. Kita butuh membangun tim yang kuat, sehat, dan terbuka. Sinergi dengan media penting agar informasi sampai ke masyarakat dengan benar dan tidak menimbulkan polemik,” ujar Budi membuka forum.

Dalam diskusi terbuka itu, Budi menyoroti masih adanya gap komunikasi antara pemohon, media, dan BPN. Tak jarang, berita pertanahan yang sensitif muncul tanpa konfirmasi ke pihaknya terlebih dahulu.
Akibatnya, informasi yang sampai ke masyarakat menjadi sepihak dan menimbulkan keresahan.
Jangan sampai masyarakat dicekoki isu sepihak. Klarifikasi itu penting. Kami harap media bisa jadi filter terhadap isu liar yang mengganggu stabilitas pertanahan,”tegasnya.

Ia mengingatkan insan pers untuk tetap berpegang pada prinsip konfirmasi dan verifikasi sebagaimana diatur dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999.
Saya selalu terbuka. Silakan audiensi, tapi tolong ikuti aturan, komunikasinya yang baik. Jangan menggunakan cara-cara yang tidak baik secara personal. Kalau informasi ke masyarakat, ambil dari beberapa pihak. Jangan sepihak, nanti klarifikasi malah malu sendiri,” ucapnya dengan nada prihatin.

Tak hanya curhat soal pemberitaan, BPN Depok juga memaparkan reformasi pelayanan yang sedang digodok. Ada dua terobosan besar yang menjadi fokus.

1. Satu Pintu Tapi Lebih Spesifik: Dibagi 6 Wilayah Layanan

Kantor Pertanahan Kota Depok mulai menata ulang pola pelayanan berbasis tipologi. Karena masuk tipologi A, wilayah kerja akan dibagi menjadi 6 wilayah layanan.
Kenapa 6 wilayah? Karena masuk tipologi A. Jadi nanti lebih spesifik. Misalnya wilayah 1 untuk Kecamatan A dan Kecamatan B. Nanti penanggung jawabnya jelas untuk melayani di wilayah itu,”jelas Budi Jaya.

Tujuannya agar masyarakat tidak lagi menumpuk di satu titik dan pelayanan lebih cepat serta terukur. Saat ini sistem masih dalam tahap transisi, namun BPN memastikan pelayanan tetap berjalan normal. Pola ini sudah lebih dulu diterapkan di Kabupaten Bandung.
Ini banyak tantangan karena transisi. Tapi kami sudah siapkan sebaik mungkin,” katanya.

2. Kota Depok Satu-satunya di Jabar: Balik Nama Jual Beli Target 10 Hari Selesai

Inilah program paling ditunggu. Kota Depok menjadi satu-satunya di Jawa Barat yang ditunjuk Kementerian ATR/BPN sebagai proyek tahap 1 Peralihan Hak Terintegrasi*, bersama Jakarta Barat. Program ini sudah berjalan sejak 17 Agustus 2026.

Layanan ini khusus untuk 5 kategori peralihan hak: jual beli, hibah, waris, lelang, dan lainnya. Targetnya, proses balik nama sertifikat selesai maksimal 10 hari kerja.
Budi membeberkan, selama ini proses lama bukan hanya di BPN, tapi tersendat di simpul-simpul lain.
Yang bikin lama itu simpul-simpulnya. Dari kesepakatan jual beli, ke PPAT, ke BKD untuk bayar BPHTB, baru ke BPN untuk sertifikat. Kalau semua kewajiban penjual dan pembeli sudah selesai, di BPN kami target 5 hari. Sisanya 2 hari untuk dinas terkait,” ujarnya.

Ia menegaskan komitmennya untuk menjaga kepercayaan publik dan pimpinan kementerian.
Ini demi menjaga kepercayaan pimpinan kementerian dan masyarakat. Jangan sampai sertifikatnya telat karena tersendat di satu titik,” tegasnya.
Dengan dua terobosan ini, BPN Depok berharap pelayanan pertanahan tidak lagi identik dengan lambat dan berbelit, melainkan cepat, transparan, dan terbuka bersama media.