Pewarta : Tim Liputan
Koran SINAR PAGI,Jakarta,- Para pejabat tinggi dari Indonesia dan Singapura menunjukkan perbedaan yang mencolok pada Rabu mengenai pemungutan tol di Selat Malaka. Perdebatan ini dipicu oleh upaya Iran untuk mengenakan biaya pada kapal yang melintasi Selat Hormuz.
Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan bahwa jalur transit melalui Selat Malaka dan Singapura harus tetap gratis bagi semua pihak dan negara kota tersebut tidak akan mendukung upaya apa pun untuk membatasinya.
“Hak lintas bebas dijamin bagi semua orang,” kata Balakrishnan dalam wawancara dengan CNBC di Singapura. “Kami tidak akan ikut serta dalam upaya apa pun untuk menutup, menghalangi, atau mengenakan tol di wilayah sekitar kami.”
Namun, berbicara di acara terpisah di Jakarta pada Rabu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan santai menyinggung kemungkinan penerapan tarif tol.
“Kita berada di sepanjang rute perdagangan energi global yang strategis,” katanya di forum infrastruktur. “Namun, kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka, kita tidak memungut tarif. Saya tidak tahu, apakah itu benar atau salah?”
“Jika dibagi tiga antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, itu bisa sangat signifikan, bukan?” katanya sambil tersenyum.
Selat Malaka—yang berbatasan dengan Singapura, Malaysia, dan Indonesia—merupakan rute perdagangan utama energi dan barang antara Samudra Hindia dan Pasifik, serta dianggap sebagai titik krusial ekonomi utama, serupa dengan Selat Hormuz atau Terusan Suez dan Panama.
Presiden Prabowo Subianto awal bulan ini menyoroti posisi Indonesia di sepanjang Selat Malaka, serta Selat Sunda dan Makassar, yang menurutnya dilalui oleh 70% energi dan perdagangan Asia Timur.
“Apakah kita menyadari betapa pentingnya Indonesia?” kata Prabowo pada 8 April. “Kita harus memahami bahwa kita selalu menjadi fokus perhatian dunia. Itulah sebabnya kita juga harus memimpin bangsa ini dengan baik, benar, dan dapat diandalkan.”
Pernyataan Purbaya bertolak belakang dengan jaminan Balakrishnan bahwa Singapura, Malaysia, dan Indonesia memiliki kesepahaman yang sama dalam menjaga kebebasan pelayaran.
“Kita semua negara-negara yang bergantung pada perdagangan. Kita semua tahu bahwa menjaga jalur pelayaran tetap terbuka adalah demi kepentingan kita,” kata Balakrishnan.
“Intinya di sini bahwa ketiga negara memiliki kepentingan strategis dan sejalan secara strategis dalam menjaga jalur pelayaran tetap terbuka. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh di banyak tempat lain.”
Balakrishnan menambahkan bahwa kebijakan kebebasan navigasi negaranya telah disampaikan kepada Beijing dan Washington. Ketika ditanya apakah Singapura pernah mendapat tekanan dari negara lain untuk mengubah sikapnya, ia menjawab, “belum, bagi kami,” dan “mereka mungkin saja melakukannya.”
Dijaga oleh Armada Ketujuh Angkatan Laut AS, selat ini telah lama diidentifikasi oleh para pemimpin China sebagai titik lemah dalam skenario perang, yang disebut “Dilema Malaka.”
Beijing telah berupaya mengurangi ketergantungan energinya pada rute maritim tersebut, melalui pipa minyak dan gas melalui Myanmar dan dari Rusia, serta upaya besar-besaran dalam energi terbarukan dan elektrifikasi.
Mengacu pada ketegangan antara AS dan China, “bahaya utamanya adalah hubungan tersebut retak,” katanya. “Jika mereka berperang di Pasifik, apa yang Anda saksikan sekarang di Selat Hormuz hanyalah latihan.”
Komentar