Pewarta : Tim Liputan
Koran SINAR PAGI,Bandung,- Realisasi APBN Regional Jawa Barat hingga 31 Januari 2026 mencatat defisit sebesar Rp1,96 triliun.
Defisit terjadi akibat akselerasi belanja negara yang melampaui capaian pendapatan pada awal tahun anggaran.
Hal itu disampaikan dalam konferensi pers Kinerja APBN Regional Jawa Barat yang digelar oleh Kementerian Keuangan RI Jawa Barat di Gedung Keuangan Negara (GKN), Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jumat (27/2/2026).
Total pendapatan negara di Jabar tercatat Rp11,09 triliun atau 5,88 persen dari target tahunan.
Capaian tersebut terkontraksi 5,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).
Penerimaan pajak terealisasi Rp7,92 triliun atau 5,26 persen dari target. Angka ini turun tipis 2,41 persen, terutama dipengaruhi koreksi pada kategori Pajak Lainnya (deposit pajak).
Meski demikian, empat jenis pajak utama masih mencatatkan pertumbuhan positif yang mencerminkan aktivitas ekonomi relatif stabil.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, Finari Manan menyebutkan, dari sisi bea dan cukai, kinerja mengalami perlambatan cukup dalam sebesar 18,92 persen.
“Penurunan dipengaruhi tingginya restitusi bea masuk serta turunnya penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) hingga 17,60 persen,” ujarnya.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi penopang dengan pertumbuhan 28,42 persen (yoy) atau mencapai Rp525,69 miliar.
Kenaikan terutama ditopang PNBP Badan Layanan Umum (BLU) yang tumbuh hampir 100 persen.
Berbanding terbalik dengan pendapatan, belanja negara menunjukkan tren positif.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Fahma Sari Fatma menyampaikan, realisasi belanja negara mencapai Rp13,05 triliun atau 12,75 persen dari pagu, tumbuh 1,44 persen (yoy).
Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp1,63 triliun, didominasi Belanja Pegawai Rp1,29 triliun dan Belanja Barang Rp262,10 miliar.
“Adapun Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah tersalurkan Rp11,42 triliun atau 19,28 persen dari pagu,” jelasnya.
Komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik menjadi yang tercepat realisasinya, sementara DAK Fisik dan Dana Desa belum mencatatkan penyaluran pada awal tahun.
Dalam laporan tersebut, realisasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) mencapai Rp549,99 miliar atau 2,24 persen dari pagu. Namun, sekitar 97,76 persen guru tercatat belum menerima pembayaran per akhir Januari karena proses validasi data melalui sistem Info GTK/Dapodik.
Pemerintah mulai menerapkan skema pencairan bulanan—sebelumnya triwulanan—guna menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan guru di Jawa Barat.
Secara umum, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dinilai tetap terjaga seiring percepatan belanja negara dan optimalisasi penerimaan.
Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat reformasi APBN melalui strategi peningkatan penerimaan (collecting more), belanja yang lebih berkualitas (spending better), serta pembiayaan yang efisien dan berkelanjutan.
Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan program prioritas berjalan efektif, ruang fiskal tetap sehat, dan kualitas pengelolaan keuangan negara semakin optimal.
Komentar