OJK Perkuat Ketahanan Siber dan Etika Penagihan Industri LPBBTI

Pewarta : Euis Niki

Koransinarpagionline.com | JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen pada industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Langkah strategis ini diwujudkan melalui peluncuran Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber serta penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen, Selasa (10/11/2026).

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya OJK membangun industri LPBBTI yang aman, tangguh, berintegritas, dan berkelanjutan di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman siber dan risiko operasional layanan keuangan digital.

Transisi dari Keamanan ke Ketahanan Siber

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, menegaskan bahwa industri LPBBTI harus beralih dari pendekatan yang hanya berfokus pada keamanan siber (*cyber security*) menuju penguatan ketahanan siber (*cyber resilience*).

“Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara LPBBTI harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden. Ketahanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Agusman dalam peluncuran pedoman tersebut di Jakarta.

Pedoman yang diluncurkan mencakup lima aspek utama, yaitu:
1. Tata kelola keamanan siber
2. Identifikasi keamanan siber
3. Pelindungan keamanan siber
4. Deteksi dan pemantauan
5. Penanganan dan pemulihan insiden siber

Selain itu, pedoman ini dilengkapi dengan instrumen penilaian mandiri (*self-assessment*) untuk mengukur tingkat maturitas keamanan siber, mengidentifikasi kelemahan, dan menyusun langkah perbaikan secara terukur. Penerapannya dilakukan secara proporsional dan berbasis risiko, menyesuaikan dengan skala, kompleksitas, serta karakteristik masing-masing penyelenggara.

Agusman menekankan bahwa keamanan dan ketahanan siber bukan semata-mata tanggung jawab fungsi teknologi informasi, melainkan bagian integral dari tata kelola dan manajemen risiko perusahaan yang memerlukan keterlibatan aktif direksi, dewan komisaris, dan seluruh pegawai.

Kolaborasi Lintas Sektor

Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Slamet Aji Pamungkas, menegaskan bahwa ancaman siber telah menjadi risiko bisnis yang dapat menimbulkan kerugian finansial, mengganggu operasional, serta merusak reputasi dan keberlangsungan perusahaan.

Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan siber sektor jasa keuangan. Pedoman ini disusun OJK dengan dukungan dan masukan dari BSSN, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Asosiasi Fintech Indonesia Layanan Pendanaan Digital (AFTECH LPD), dan ISACA Indonesia Chapter.

Komitmen Penagihan Beretika

Selain peluncuran pedoman keamanan siber, kegiatan tersebut juga ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas antara Penyelenggara LPBBTI dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP). Ini merupakan bentuk komitmen untuk memperkuat praktik penagihan yang beretika, profesional, dan bertanggung jawab.

“Praktik penagihan harus mengedepankan pelindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta bebas dari intimidasi dan kekerasan. OJK menekankan pentingnya tanggung jawab penyelenggara dalam memastikan seluruh proses penagihan dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip etika,” tegas Agusman.

Melalui kedua inisiatif tersebut, OJK mendorong penyelenggara LPBBTI untuk terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan ketahanan operasional. Hal ini termasuk dalam menjaga keamanan data serta memberikan layanan yang aman dan bertanggung jawab kepada masyarakat, guna mendukung pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan.