Pewarta : Euis Niki
Koransinarpagionline.com | JAKARTA,Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan riil masyarakat melalui perluasan akses keuangan yang inklusif. Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di Jakarta, Kamis (22/10), Presiden mengumumkan rencana penyaluran pembiayaan sebesar Rp400 triliun pada tahun mendatang.
Dana tersebut diprioritaskan bagi sektor-sektor yang selama ini kurang terlayani, meliputi petani, nelayan, masyarakat perdesaan, daerah tertinggal, serta masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.
“Garis ekonomi kita harus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi slogan. Arti sesungguhnya adalah penghasilan rakyat secara riil harus meningkat, daya beli harus nyata. Ini yang sedang kita perjuangkan,” tegas Presiden Prabowo dalam arahannya.
Transformasi DNKI Menjadi DNKK
Dalam kesempatan yang sama, Presiden meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42/2026. Lembaga ini merupakan penyempurnaan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa perubahan nama dan orientasi ini menandai pergeseran strategis dari sekadar fokus pada kepemilikan rekening (inklusi) menjadi peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keuangan keluarga secara menyeluruh.
“DNKK akan fokus pada tiga indikator utama: ketahanan kebutuhan keuangan, ketahanan menghadapi guncangan, dan rasa aman mengelola keuangan,” ujar Airlangga.
Capaian TPAKD dan Dukungan Asta Cita
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, melaporkan bahwa hingga saat ini TPAKD telah terbentuk di seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Program-program unggulan TPAKD, seperti Kredit Melawan Rentenir (K/PMR), telah menyalurkan Rp64,8 triliun kepada 2,3 juta debitur.
“Program ini mendukung Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan industri jasa keuangan telah menghasilkan dampak nyata,” stated Friderica.
Rakornas TPAKD 2026 yang mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” ini juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, para kepala daerah, serta pimpinan industri jasa keuangan. Acara ditutup dengan penyerahan penghargaan TPAKD Award 2026 bagi pemerintah daerah berkinerja terbaik.
Tentang TPAKD
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) adalah tim yang dibentuk di daerah untuk mengoordinasikan dan mempercepat pelaksanaan inklusi keuangan di wilayah masing-masing, guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Komentar