Penulis : Dwi Arifin
Rupiah melemah, IHSG terpuruk, pengangguran meningkat, dan daya beli rakyat turun bukan lagi sekadar angka statistik. Ini mulai menjadi realitas yang dirasakan masyarakat sehari-hari. Dan ketika kondisi seperti ini terjadi bersamaan, publik berhak mempertanyakan arah kebijakan pemerintah.
Pasar keuangan hidup dari keyakinan. Investor tidak hanya melihat data hari ini, tetapi membaca siapa yang mengelola negara dan ke mana arah kebijakan dibawa. Karena itu, ketika kerabat presiden atau lingkar kekuasaan mulai masuk ke institusi strategis seperti bank sentral, publik wajar mempertanyakan independensi lembaga tersebut.
Bank sentral seharusnya menjadi simbol profesionalisme dan independensi penuh dari kepentingan politik. Ketika muncul kesan bahwa kekuasaan keluarga semakin dekat dengan otoritas moneter, maka yang rusak bukan hanya citra lembaga, tetapi kepercayaan pasar terhadap netralitas kebijakan ekonomi Indonesia.
Dan ketika kepercayaan mulai retak, rupiah ikut tertekan. Di saat yang sama, pemerintah menjalankan program-program raksasa seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih dengan anggaran yang sangat besar. Program itu dijual sebagai solusi rakyat kecil, tetapi publik mulai bertanya: apakah ini benar-benar strategi ekonomi jangka panjang, atau proyek populis yang membebani fiskal? Karena ekonomi tidak bisa hanya digerakkan oleh belanja negara terus-menerus.
Program Makan Bergizi Gratis terdengar mulia. Tetapi dalam kondisi rupiah melemah dan fiskal tertekan, publik berhak bertanya: apakah negara sedang membangun masa depan, atau sedang membangun popularitas politik? Karena program sebesar itu bukan hanya soal niat baik. Ia adalah soal prioritas anggaran, disiplin fiskal, dan kemampuan negara menjaga keseimbangan ekonomi.
Koperasi desa dan berbagai program populis juga terus dijual sebagai solusi ekonomi rakyat. Tetapi pertanyaannya: apakah program itu benar-benar menciptakan produktivitas baru, atau hanya memperbesar belanja negara tanpa fondasi ekonomi yang kuat?
Ekonomi tidak bisa terus ditopang oleh APBN. Kalau pertumbuhan hanya bergerak karena uang pemerintah dibelanjakan, maka ketika ruang fiskal melemah, pertumbuhan ikut kehilangan tenaga. Jika pertumbuhan ekonomi naik hanya karena uang pemerintah dibakar untuk program besar tanpa produktivitas yang jelas, maka pertumbuhan itu hanyalah pertumbuhan semu. Angka GDP mungkin terlihat naik di atas kertas, tetapi fondasi ekonominya rapuh.
Sebab pertumbuhan yang sehat seharusnya lahir dari:
- industri yang kuat,
- investasi produktif,
- ekspor,
- UMKM yang berkembang,
- dan lapangan kerja nyata.
Bukan sekadar perputaran uang APBN. Hari ini pemerintah berbicara ekonomi tumbuh, tetapi rakyat melihat:
- PHK di mana-mana,
- pencari kerja membludak,
- lulusan muda sulit mendapat pekerjaan,
- kelas menengah mulai turun kelas,
- dan daya beli semakin melemah.
Itulah sebabnya masyarakat mulai merasa bahwa pertumbuhan ekonomi yang diumumkan pemerintah tidak benar-benar hadir dalam kehidupan mereka. Pernyataan bahwa “rakyat desa tidak memakai dolar” juga memperlihatkan masalah besar dalam cara pemerintah memahami realitas masyarakat. Benar, rakyat desa tidak bertransaksi memakai dolar. Tetapi rakyat desa merasakan dampak dolar setiap hari:
- harga kedelai impor naik,
- harga tahu tempe naik,
- pupuk mahal,
- harga plastic melonjak pesat,
- BBM naik,
- logistik mahal,
- obat-obatan naik,
- dan biaya hidup semakin berat.
Rakyat mungkin tidak memahami mekanisme nilai tukar. Tetapi mereka memahami ketika uang belanja semakin tidak cukup. Masalah berikutnya adalah komunikasi pemerintah yang semakin defensif. Kritik sering dianggap serangan politik, padahal pasar membutuhkan keterbukaan dan kepastian arah. Ketika pemerintah lebih sibuk membangun narasi optimisme dibanding menjelaskan risiko secara jujur, maka kepercayaan pelan-pelan terkikis.
Diharapkan solusi yang diambil pemerintah dan Bank Indonesia jangan menaikkan suku bunga. Secara teori, langkah ini memang bisa menahan rupiah. Tetapi di sisi lain, suku bunga tinggi juga memperparah tekanan ekonomi domestik. Ketika bunga naik:
- kredit usaha makin mahal,
- investasi melambat,
- konsumsi turun,
- sektor properti melemah,
- dan pasar saham ikut tertekan.
Karena itu IHSG terus melemah. Investor melihat ekonomi Indonesia seperti kehilangan keseimbangan, rupiah ditekan dari luar, sementara pertumbuhan di dalam negeri ditahan bunga tinggi. Akibatnya pasar kehilangan optimisme. Yang lebih disayangkan, di saat daya beli rakyat melemah, pemerintah justru membuka model usaha retail besar hingga masuk ke desa-desa melalui berbagai program distribusi dan koperasi. Alih-alih memperkuat UMKM lokal dan toko kelontong kecil, kebijakan seperti ini justru berpotensi mematikan usaha rakyat yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung ekonomi desa.
Padahal ekonomi Indonesia hidup dari sektor informal dan UMKM. Kalau toko kecil kalah bersaing dengan jaringan distribusi besar yang didukung negara, maka yang hilang bukan hanya usaha kecil, tetapi juga perputaran ekonomi lokal masyarakat desa. Pemerintah seharusnya fokus:
- meningkatkan daya beli,
- memperkuat produksi lokal,
- membantu UMKM naik kelas,
- menurunkan biaya logistik,
- dan menciptakan lapangan kerja produktif.
Bukan memperbesar belanja populis sambil berharap angka pertumbuhan terlihat bagus di laporan. Karena pada akhirnya, ekonomi bukan soal pidato optimisme. Ekonomi adalah soal rasa aman rakyat terhadap masa depannya. Dan hari ini, semakin banyak rakyat yang merasa:
harga naik lebih cepat daripada penghasilan, lapangan kerja semakin sulit, dan negara lebih sibuk menjaga citra dibanding memperbaiki akar masalah ekonomi. Karena pasar bisa memaafkan perlambatan ekonomi. Tetapi pasar sangat sulit memaafkan hilangnya kepercayaan.
Komentar