Koran SINAR PAGI,Jakarta,- Serikat Petani Indonesia menyampaikan tuntutannya dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2026 yang diselenggaralan di Monas Jakarta pada hari ini, Jumat (1/5/2026).
Bidang Komunikasi Serikat Petani Indonesia Anna Pane menyampaikan hingga saat ini petani masih belum sepenuhnya berdaulat atas sumber agraria kekayaan negeri ini. Menurutnya, kondisi ini terlihat dari masih tingginya ketimpangan penguasaan tanah, maraknya konflik agraria, serta kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada petani.
“Dalam situasi tersebut, petani kerap terpinggirkan dari akses terhadap tanah sebagai sumber utama kehidupan dan produksi pangan,” ujar Anne kepada awak media, Jumat (1/5/2026).
Selain persoalan penguasaan tanah, Serikat Petani Indonesia juga menyoroti dampak pasar bebas yang didorong melalui skema perdagangan global seperti Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO); Perjanjian Perdagangan Bebas atau Free Trade Agreement (FTA), serta berbagai perjanjian perdagangan internasional lainnya yang dinilai menekan kehidupan petani.
Menurutnya, liberalisasi sektor pertanian membuat harga hasil tani tidak stabil dan cenderung rendah. Sehingga petani tidak memperoleh pendapatan yang layak dari produksi pertaniannya.
Di sisi lain, buruh sebagai konsumen juga terdampak karena tidak mampu menjangkau harga pangan yang sehat dan bergizi. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan sistem pasar yang makin terbuka justru memperdalam ketimpangan dan menjauhkan kelas pekerja dari kesejahteraan tanpa perlindungan yang kuat dari negara.
“SPI mendesak pelaksanaan reforma agraria sejati untuk menata ulang struktur penguasaan tanah di Indonesia yang adil, sekaligus memastikan petani memiliki kepastian dan kontrol atas sumber penghidupannya,” ujarnya.
Serikat Petani Indonesia memandang ketimpangan penguasaan tanah dan maraknya konflik agraria tidak dapat diselesaikan tanpa reforma agraria yang berpihak kepada petani. Dia menilai reforma agraria bukan hanya sekadar sebagai program distribusi tanah, tetapi sebagai upaya menyeluruh untuk menata ulang struktur penguasaan sumber agraria.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga mengaku prihatin karena para pekerja, petani hingga nelayan yang justru tidak sejahtera. Di sisi lain, pejabat dengan jabatan yang tinggi justru melakukan praktik lancung dan mencuri kekayaan negara.
“Para pekerja, para petani, para nelayan, justru yang hidupnya susah, mereka adalah orang-orang yang jujur. Orang-orang yang ikhlas. Yang saya sedih, orang makin tinggi pangkat, banyak yang makin nggak jelas. Saya heran, makin pinter, banyak yang pinter, pinter maling. Nggak habis pikir aku. Nggak habis pikir,” ujar Prabowo.
Komentar