Oleh; Asep Tapip Yani
(Dosen Pascasarjana Universitas Mitra Bangsa Jakarta)
Ketika kekuasaan semakin ramai, birokrasi semakin besar, tetapi orang yang tepat belum tentu berada di tempat yang tepat.
Demokrasi kita semakin mahal. Birokrasi kita semakin besar. Struktur pemerintahan semakin berlapis. Jabatan semakin banyak. Lembaga semakin beragam. Namun ada satu pertanyaan yang justru semakin jarang kita ajukan:
Apakah semua itu membuat negara semakin efektif?
Sebab ukuran keberhasilan sebuah negara sesungguhnya bukan berapa banyak jabatan yang tersedia, berapa banyak lembaga yang dibentuk, atau berapa besar anggaran yang dibelanjakan.
Ukuran sederhananya adalah: apakah negara mampu menghadirkan pelayanan, keadilan, kesejahteraan, dan kepastian bagi rakyatnya?
Di sinilah persoalan kita mulai menjadi serius.
Demokrasi semestinya menjadi mekanisme untuk menghadirkan pemerintahan yang legitimate sekaligus berkualitas. Birokrasi semestinya menjadi mesin profesional yang menerjemahkan keputusan politik menjadi pelayanan publik. Sedangkan meritokrasi semestinya memastikan bahwa orang yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapasitaslah yang memperoleh kesempatan menduduki posisi strategis.
Tetapi apa yang terjadi jika ketiganya berjalan tanpa keseimbangan?
Demokrasi menjadi mahal. Birokrasi menjadi gemuk. Dan meritokrasi menjadi tipis.
Kita akhirnya memiliki banyak orang yang memegang jabatan, tetapi belum tentu banyak orang yang benar-benar mampu mengelola jabatan.
Demokrasi Jangan Berhenti pada Pergantian Kekuasaan
Demokrasi tidak boleh hanya dipahami sebagai ritual memilih siapa yang akan berkuasa. Demokrasi yang sehat harus menghasilkan pemerintahan yang semakin baik. Pemilu selesai bukan berarti tugas demokrasi selesai. Justru setelah kekuasaan terbentuk, pertanyaan yang jauh lebih penting dimulai:
Siapa yang mengelola negara?
Bagaimana mereka dipilih?
Apa kompetensinya?
Bagaimana integritasnya?
Apa rekam jejaknya?
Dan yang paling penting: apakah penempatan mereka didasarkan pada kebutuhan negara atau kedekatan dengan kekuasaan?
Di sinilah demokrasi bertemu dengan meritokrasi. Karena demokrasi tanpa meritokrasi berpotensi menghasilkan pemerintahan yang legitimate secara politik, tetapi belum tentu kompeten secara administratif.
Rakyat mungkin memilih pemimpinnya. Tetapi rakyat tidak memilih seluruh orang yang kemudian mengisi struktur kekuasaan.
Mereka ditunjuk. Direkrut. Dipromosikan. Ditempatkan. Dan di sinilah kualitas sebuah pemerintahan sering kali ditentukan.
Ketika Birokrasi Lebih Pandai Memperbanyak Struktur daripada Menyelesaikan Masalah
Birokrasi pada dasarnya diperlukan. Negara yang besar membutuhkan organisasi pemerintahan yang terstruktur. Namun birokrasi memiliki penyakit klasik: ketika struktur menjadi tujuan, bukan lagi alat.
Lembaga dibentuk. Unit kerja diperbanyak. Jabatan tersedia. Koordinasi dilakukan. Rapat digelar. Dokumen diproduksi. Laporan disusun. Anggaran diserap. Tetapi rakyat tetap bertanya:
“Masalah saya selesai atau tidak?”
Inilah paradoks birokrasi modern. Aktivitas bisa sangat tinggi, tetapi dampak belum tentu tinggi. Orang bisa terlihat sangat sibuk, tetapi belum tentu produktif. Dokumen bisa sangat banyak, tetapi belum tentu persoalan menjadi lebih sederhana. Dan rapat bisa berlangsung berjam-jam, sementara keputusan tetap membutuhkan rapat berikutnya.
Birokrasi akhirnya berisiko terjebak dalam apa yang bisa disebut sebagai administrative busyness: sangat sibuk mengelola aktivitas administratif, tetapi kurang sibuk memastikan hasil nyata.
Yang Mahal Bukan Demokrasinya, tetapi Demokrasi yang Tidak Menghasilkan Kualitas
Demokrasi memang membutuhkan biaya. Pemilu membutuhkan anggaran. Lembaga demokrasi membutuhkan infrastruktur. Partisipasi politik membutuhkan mekanisme. Itu semua merupakan konsekuensi dari pilihan kita sebagai bangsa.
Persoalannya bukan semata-mata “berapa mahal demokrasi?” Pertanyaan yang lebih penting adalah:
“Apa yang kita dapatkan dari biaya demokrasi tersebut?”
Jika biaya politik semakin tinggi, sementara kualitas pemerintahan tidak meningkat secara proporsional, kita harus berani melakukan evaluasi. Sebab demokrasi bukan investasi untuk memperbanyak elite. Demokrasi adalah investasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat.
Meritokrasi Tidak Boleh Menjadi Slogan
Kita sering berbicara tentang the right man in the right place. Tetapi dalam praktiknya, persoalannya sering berubah menjadi:
the right friend in the right place.
Ini tentu sebuah satire. Tetapi satire tersebut menjadi tidak lucu apabila masyarakat benar-benar melihat bahwa kedekatan, loyalitas personal, jaringan, dan hubungan kekuasaan lebih menentukan daripada kompetensi dan rekam jejak.
Jika demikian, negara menghadapi persoalan yang jauh lebih serius daripada sekadar birokrasi yang tidak efisien. Negara sedang mengalami krisis penempatan manusia. Orang yang tepat bisa berada di tempat yang salah. Orang yang salah bisa berada di tempat yang strategis.
Dan ketika itu terjadi dalam skala besar, kerusakan yang ditimbulkan tidak selalu terlihat dalam bentuk korupsi atau skandal. Kadang-kadang ia muncul dalam bentuk yang jauh lebih halus: kebijakan yang buruk, pelayanan yang lambat, program yang tidak tepat sasaran, anggaran yang tidak efektif, inovasi yang mandek, dan organisasi yang terus berjalan tetapi kehilangan daya hidup.
Negara Tidak Kekurangan Orang Pintar
Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Universitas kita menghasilkan sarjana. Sekolah menghasilkan lulusan. Profesional tumbuh. Talenta muda bermunculan. ASN yang kompeten juga tidak sedikit. Persoalannya adalah apakah sistem kita cukup berani menempatkan mereka pada posisi yang sesuai dengan kapasitasnya. Sebab meritokrasi bukan sekadar memberikan penghargaan kepada orang berprestasi.
Meritokrasi adalah keberanian sistem untuk memilih berdasarkan kemampuan, meskipun pilihan itu tidak selalu menguntungkan kelompok sendiri.
Di sinilah ujian sebenarnya. Memilih orang yang kompeten ketika orang dekat sedang menunggu. Mempromosikan orang yang berintegritas ketika orang loyal sedang menekan. Menempatkan profesional berdasarkan kebutuhan organisasi, bukan berdasarkan kepentingan jaringan. Itulah meritokrasi. Dan itu membutuhkan keberanian politik sekaligus kedewasaan birokrasi.
Kita Tidak Membutuhkan Lebih Banyak Jabatan, Kita Membutuhkan Lebih Banyak Kompetensi
Mungkin sudah waktunya kita berhenti mengukur kemajuan pemerintahan dari jumlah lembaga, jumlah pejabat, jumlah program, atau besarnya anggaran. Kita harus mulai mengukur dari pertanyaan yang lebih sederhana:
Berapa banyak masalah rakyat yang benar-benar berhasil diselesaikan?
Karena negara tidak menjadi kuat hanya karena memiliki pemerintahan yang besar. Negara menjadi kuat ketika pemerintahan tersebut efektif, profesional, berintegritas, dan mampu menghasilkan manfaat nyata.
“Demokrasi membutuhkan kualitas. Birokrasi membutuhkan efisiensi. Kekuasaan membutuhkan kontrol. Dan semuanya membutuhkan meritokrasi”
Tanpa meritokrasi, demokrasi berisiko hanya menjadi kompetisi mendapatkan kekuasaan. Tanpa birokrasi yang profesional, kekuasaan akan kesulitan menerjemahkan visi menjadi kebijakan. Dan tanpa demokrasi yang sehat, birokrasi bisa berubah menjadi mesin administratif yang jauh dari rakyat. Karena itu, pekerjaan rumah kita bukan sekadar mengurangi biaya demokrasi atau merampingkan birokrasi. Yang jauh lebih penting adalah:
memastikan bahwa manusia yang menggerakkan negara adalah manusia yang tepat.
Sebab pada akhirnya, negara tidak pernah bekerja dengan gedung. Negara bekerja dengan manusia. Dan kualitas sebuah negara sangat ditentukan oleh siapa yang diberi kewenangan untuk mengurusnya.
Maka pertanyaan paling penting hari ini bukan:
“Berapa banyak jabatan yang kita punya?”
Bukan pula:
“Berapa besar anggaran yang kita habiskan?”
Tetapi:
“Apakah orang-orang terbaik sudah berada di tempat yang paling menentukan masa depan bangsa?”
Kalau jawabannya belum, maka jangan heran jika demokrasi kita terasa mahal, birokrasi kita terasa gemuk, tetapi meritokrasi kita tetap tipis.
Dan mungkin, itulah salah satu pekerjaan rumah terbesar republik ini.
Komentar