Pewarta : Anis.
Koran SINAR PAGI, DEPOK,- Program Bus Raya Terpadu Kota Depok atau Biskita yang dibanggakan Dishub, kini jadi sasaran kritik tajam. Jaringan Pemerhati Anggaran dan Akuntabilitas Warga (Jari Pandawa) mendesak Pemerintah Kota Depok dan Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengaudit penggunaan anggaran yang dinilai tidak masuk akal.
Bukan kualitas busnya yang dipersoalkan. Armada Biskita merupakan bantuan dari Kementerian Perhubungan. Yang jadi sorotan justru pos anggaran operasional hampir Rp20 miliar per tahun.
Ketua Jari Pandawa, Gita Kurniawan, menyebut proyek ini berpotensi menjadi ladang pemborosan anggaran daerah.
Pertama kita lihat, siapa yang biasa punya E-Toll, tentu bukan karyawan biasa kan. Umumnya mereka menggunakan motor untuk kerja di Jakarta,” kata Gita kepada wartawan, Selasa (8/9/2026).
Menurutnya, dengan hanya 15 armada bus, tidak wajar jika Pemkot harus menggelontorkan anggaran sebesar itu setiap tahun.
Dengan jumlah armada 15 bus, bisa kita prediksi kan jumlah petugas Biskita. Karenanya, 19 miliar pertahun itu buang-buang anggaran, terutama karena yang gunakan bus itu rata-rata bukan golongan menengah kebawah,” papar Gita.
Ia menilai uang sebesar itu mubazir jika hanya untuk biaya maintenance dan gaji kru.
Kami mendesak Plt Kadishub untuk memberikan keterangan secara resmi agar tidak menjadi bias di publik. Jangan hanya memberikan laporan yang baik-baik saja terhadap pimpinan. Kami akan kupas agar ini terbuka secara terang benderang,”tegasnya.
Jari Pandawa mengaku sedang menyiapkan data lengkap untuk membongkar dugaan kejanggalan dalam proses pengadaan barang dan jasa di Dishub Kota Depok.
Kami juga meminta APH untuk melihat hal yang terjadi di balik anggaran fantastis ini. Jangan sampai ini menjadi proyek bancakan yang mengorbankan uang rakyat,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi, Plt Kadishub Aan Syurahman tidak banyak bicara. Ia justru mengarahkan wartawan untuk bertanya ke jajarannya.
Mangga ke bidang angkutan aja langsung. Silakan ke bidang ya, pungkas Aan singkat.
Jawaban itu justru memicu tanda tanya baru. Publik menilai, pejabat setingkat kepala dinas seharusnya mampu menjelaskan langsung program strategis yang menyedot anggaran miliaran.
Hingga berita ini diturunkan, Jari Pandawa menyatakan akan terus mengawal kasus ini. Mereka menargetkan laporan resmi ke APH dan DPRD Kota Depok dalam waktu dekat agar anggaran rakyat benar-benar dipertanggungjawabkan.
Komentar