Pewarta : Anis
Koran SINAR PAGI, Depok,- 17 Agustus 2026 Peringatan HUT ke-81 RI di Balai Kota Depok tak lepas dari sorotan. Wali Kota Supian Suri memaparkan 4 program prioritas dalam pidatonya, namun satu hal penting luput: pengaktifan kembali Universal Health Coverage (UHC).
Kritik itu dilontarkan Anggota DPRD Depok Fraksi PKS, Ade Firmansyah usai upacara.
Kemerdekaan saat ini tidak dirasakan warga Depok yang sedang sakit, masih terkendalanya UHC.
Dalam pidato Pak Wali hanya bicara soal pembangunan,” ujar Ade.
Kesehatan Adalah Hak, Bukan Pilihan.
Ade menekankan, kesehatan adalah hak dasar warga yang dijamin UU. Menurutnya, tidak bisa program dasar dikalahkan demi proyek fisik.
Bahaya jika program dasar kalah dengan program prioritas. UHC ini titik tanpa koma,” tegasnya.
Ia menyebut Komisi D DPRD bersama Dinas Kesehatan sudah satu suara agar UHC diaktifkan lagi. Bola kini ada di tangan Walikota.
Ade juga menolak wacana penggunaan Belanja Tak Terduga (BTT) untuk membiayai jaminan kesehatan.
Itu menyalahi fungsi. Dinkes sendiri sudah bilang BTT tidak bisa untuk dua jaminan sekaligus,” katanya.
Dalam pidato, Wali Kota Supian Suri menyebut 4 fokus pembangunan:
1. Infrastruktur pengurai kemacetan.
2. Pemerataan pendidikan.
3. Program Jualan Sama sama (JSS) – yaitu Jus untuk mendorong ekonomi kreatif.
4. Pembangunan Puskesmas.
Namun, bagi Ade, tanpa jaminan pembiayaan kesehatan, pembangunan puskesmas saja tidak cukup. Warga tetap akan kesulitan jika tidak ada UHC.
Meski begitu, Ade mengapresiasi komitmen pembangunan Pemkot. Ia hanya meminta agar kesehatan tidak dikesampingkan.
Masih ada 3 tahun masa jabatan.
Kesehatan warga Depok penting dan mendesak. Jangan sampai warga rentan terus tertunda merasakan kemerdekaan karena tidak bisa berobat,” pungkasnya.
DPRD berharap Pemkot Depok segera menindaklanjuti kesepakatan UHC.
Publik kini menunggu langkah nyata agar tidak ada lagi warga yang tertahan di meja administrasi saat butuh berobat.
Komentar