oleh

Qonita Lutfiyah: BK Award 2026 Jadi Cermin Etika DPRD Depok di Usia 27 Tahun

Pewarta :  Anis

Koran SINAR PAGI, DEPOK,- Memasuki usia ke-27, DPRD Kota Depok tak menggelar seremoni. Badan Kehormatan justru memilih merayakan dengan BK Award 2026, penghargaan bagi anggota dewan paling disiplin dan taat aturan.
Dari 50 anggota DPRD yang dievaluasi, 10 legislator ditetapkan sebagai penerima. Penilaian dilakukan selama September 2025 – Agustus 2026, berdasarkan data rekap staf pendamping di setiap alat kelengkapan dewan.

Ketua BK DPRD Kota Depok, Dr. Hj. Qonita Lutfiyah, SE., MM , menyebut award ini bukan sekadar piala.
BK Award bukan sekadar bentuk apresiasi. Penghargaan ini juga diharapkan menjadi motivasi agar disiplin, kepatuhan terhadap tata tertib, dan etika semakin melekat dalam pelaksanaan tugas setiap anggota DPRD,” ujarnya, Kamis (3/9/2026).

Qonita menegaskan penilaian bersifat objektif. Parameternya: kehadiran rapat paripurna dan AKD, kepatuhan berpakaian, dan ketaatan pada tata tertib.
Afiliasi fraksi, latar belakang politik, hingga riwayat menang sebelumnya tidak dihitung.

Tidak ada perlakuan berbeda ,ukurannya adalah capaian berdasarkan indikator yang berlaku bagi seluruh anggota,”tegasnya.
Untuk menjaga kredibilitas, BK juga membuat aturan khusus. Jika anggota BK masuk 10 besar, penghargaan dialihkan ke peringkat berikutnya.
Daftar 10 Penerima BK Award 2026,
Berdasarkan SK BK No. 426/01/BK-DPRD/SK/8/2026 :

*Kategori Umum*:
1. Nuryuliani – PKS
2. H. Bambang Sutopo – PKS
3. Binton Nadapdap – PSI

*Kategori Fraksi*:
4. Yusuf Syahputra – PKS
5. Gerry Wahyu – Gerindra
6. Supriatni – Golkar
7. Indah – PDI Perjuangan
8. Ade Ibrahim – PKB
9. Taufik – Demokrat
10. Samsul Ma’arif – APSN

Bagi Qonita, 10 nama ini bukan tujuan akhir, melainkan pemicu bagi 50 anggota lainnya.
Harapannya, penghargaan ini menjadi pemacu bagi seluruh anggota agar terus meningkatkan kedisiplinan, menjaga etika, dan memperkuat tanggung jawab kepada masyarakat,”katanya.

Ia juga mengingatkan,
Kualitas lembaga legislatif tidak hanya diukur dari produk kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga dari integritas dan kepatuhan anggotanya dalam menjalankan tugas,”pungkas Qonita.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *